Heboh RS Pelni Jualan Vaksin COVID019 Sumber foto : cnbcindonesia.com

Presiden Joko Widodo telah membatalkan program vaksin berbayar. Namun peraturan soal program ini belum juga dicabut. Koalisi Warga untuk Keadilan Akses Kesehatan menganggap tak ada jaminan pembatalan vaksin berbayar tanpa pencabutan peraturan itu. 

Mereka mendesak pemerintah segera mencabut Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No 19 Tahun 2021 yang menjadi dasar soal vaksinasi mandiri berbayar. Pencabutan ini merupakan jaminan di waktu mendatang agar tak ada lagi kebijakan serupa meski pemerintah sudah mengumumkan pembatalan program tersebut.

“Kita tahu bahwa sejarah menunjukan footprint dari pemangku kebijakan itu menunjukan kadang-kadang apa yang disampaikan itu tidak selalu sama dengan apa yang dilakukan,” kata inisiator Lapor Covid-19 Irma Hidayana dalam Konferensi Pers Koalisi Warga Akses Kesehatan, Minggu (18/7).

Koalisi ini terdiri dari LaporCovid19, YLBHI, ICW, Lokataru, PSHK, TII, Pusat Studi Hukum HAM (HRLS) FH UNAIR, KontraS, Lokataru, Indonesia Global Justice (IGJ), Jala PRT, RUJAK, Covid Survivor Indonesia (CSI), WALHI, Yayasan Perlindungan Insani Indonesia, KawalCOVID-19, Aliansi Jurnalis Independen (AJI),  LBH Masyarakat, dan LP3ES.

Irma mengingatkan pemerintah perlu mengganti PMK yang keburu terbit tersebut dengan peraturan yang baru untuk mengamankan hak vaksinasi warga secara luas. Ia mengingatkan vaksin berbayar sendiri merupakan bentuk inkonsistensi pemerintah dalam memberikan akses kesehatan dalam penanganan Covid-19.

Menurut Irma vaksinasi berbayar bisa dimaklumkan bukan di saat genting dan belum meratanya distribusi vaksin seperti saat ini. 

Manajer Program Lokataru Foundation Mirza Fahmi mengatakan pembatalan soal vaksinasi berbayar ini perlu diwaspadai pasalnya janji pemerintah sering tak konsisten dengan implementasi.

“Warga selalu dibikin dalam keadaan tidak menentu,” kata Mirza.

Vaksin berbayar sendiri menjadi kebijakan kontroversial mengingat pada Desember 2020 lalu presiden telah berjanji bahwa vaksin Covid-19 diberikan gratis. Kebijakan ini awalnya diwujudkan dengan Permenkes No. 10 Tahun 2021 yang menyebutkan badan hukum/badan usaha dapat melaksanakan Vaksinasi Gotong Royong untuk individu/orang perorangan. Pengusul kebijakan ini adalah para pengusaha yang ingin memvaksinasi karyawannya guna mempercepat laju pemulihan ekonomi yang terpukul pandemi.

Namun, aturan ini diubah menjadi Permenkes No. 19 Tahun 2021 dimana pasal 5 ayat 5, pelaksanaan vaksinasi. COVID-19 kepada individu/orang perorangan yang pendanaannya dibebankan kepada yang bersangkutan. Pemerintah menunjuk BUMN Kimia Farma sebagai pelaksana program. Rencana vaksinasi mandiri berbayar kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin diinisiasi Komite Penanganan Covid-19 Pemulihan Ekonomi (KPC-PEN), pada 26 Juni 2021 lalu.