United Nation Office on Drug and Crime (UNODC) memperingatkan potensi korupsi penanganan pandemi Covid-19. Potensi korupsi bisa terjadi dari proses kompetisi pembuatan vaksin Covid-19 hingga pembuatan kebijakan yang buruk dalam penanganan pandemi. 

Peringatan ini dituliskan dalam jurnal berjudul Covid-19 Vaccines and Corruption Risks: Preventing Corruption In The Manufacture, Allocation and Distribution on Vaccine pada 10 Desember 2020 lalu. 

Indonesia sendiri menghadapi risiko atas potensi ini di tengah tingginya angka penularan Covid-19. Kasus dugaan korupsi sendiri sudah terjadi tak berapa lama pandemi resmi diumumkan pada Maret 2020 lalu, yakni kasus korupsi bansos penanganan Covid-19 yang menyeret Menteri Sosial Juliari Batubara. 

Selain itu kontroversi kebijakan masih mewarnai penanganan Covid-19 hingga saat ini. Makanya, peringatan atas potensi korupsi penanganan pandemi perlu mendapat perhatian. 

Berikut beberapa hal terkait penanganan pandemi yang memiliki potensi korupsi menurut UNODC: 

Perlombaan Pengembangan Vaksin Covid-19 (The Race to Develop Covid-19 Vaccines)

Kondisi kritis membuat WHO mengaktifkan R&D Blueprint (sebuah strategi yang mempercepat riset dan pengembangan vaksin). Hal inilah yang menciptakan persaingan dan investasi dalam riset pengembangan vaksin. Proses pengembangan ini biasanya membutuhkan prosedur panjang, namun permintaan akan vaksin membuat perusahaan harus berlomba menyelesaikan penelitian hingga memunculkan peluang untuk korupsi (biasanya didasari oleh conflict of interest).

Sistem Penyebaran dan Distribusi yang Lemah (Vaccine Deployment and Weak or Non-existent Distribution System)

Normalnya pengembangan dan distribusi vaksin terdiri atas proses atau prosedur seperti: ruangan vaksin yang efektif, stock management, kontrol temperatur, kontrol supply, distribusi, informasi dan logistik sistem. Dalam rangkaian ini, UNODC menulis kemungkinan penyalahgunaan wewenang yang bisa terjadi, seperti pencurian, menggunakan vaksin untuk keperluan pribadi dan black market. Peluang ini dapat merugikan masyarakat sipil dan marjinal.

Risiko Korupsi Dalam Pengadaan Vaksin (Corruption Risk In Vaccine Procurement)

Dalam keadaan normal proses pengadaan memiliki peluang korupsi yang paling besar, terlebih pada pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan yang paling rentan akan korupsi. Risiko korupsi dapat ditemukan dalam sepanjang siklus pengadaan, dimulai dari fase pra-penawaran, perkiraan atau permintaan yang tidak akurat untuk produk dan pelayanan masyarakat, adanya peluang tender, dan melakukan pemalsuan dokumen tender untuk menguntungkan pihak tertentu. Ketika krisis kesehatan masyarakat terjadi risiko ini kian besar karena urgensi kebutuhan, fleksibilitas, dan kecepatan permintaan. 

Risiko Korupsi Dalam Pendanaan Darurat (Corruption Risk In Emergency Funding)

Dalam masa krisis, terdapat sejumlah dana yang diarahkan untuk mengatasi keadaan darurat dengan cepat. Aliran dana yang masuk yang besar dan kecepatan pencairan sangat rentan terhadap praktik korupsi. Pemalsuan dokumen, penipuan dan korupsi menjadi semakin nyata dalam proses ini. 

Produksi Vaksin Di Bawah Standar & Potensi Pemalsuan (The Production of Substandard & Falsified Vaccines)

Dengan permintaan yang begitu besar dan mendesak, terdapat risiko vaksin palsu atau di bawah standar  yang masuk ke dalam pasar. Korupsi dapat memungkinkan adanya campur tangan organisasi kriminal terorganisir dalam penjualan vaksin palsu. Terlebih pada fase-fase awal saat produksi vaksin masih dibatasi dalam jumlah yang sedikit. Organisasi kriminal mengambil kesempatan dalam kesempitan, mereka  mengandalkan situasi kritis dengan menyerang kerentanan dan kesenjangan dalam sistem kesehatan. 

Praktik Nepotisme atau Pilih Kasih Dalam Mengakses Vaksin (Nepotism & Favoritism In Access To Vaccines) 

Ketersediaan vaksin yang terbatas membuat pemerintah harus mengalokasikan vaksin secara adil dan merata, terlebih pada fase awal penyebaran vaksin. Pengambilan keputusan terkait alokasi vaksin untuk kelompok-kelompok prioritas juga rentan terhadap risiko korupsi yang didasari oleh konflik kepentingan atau nepotisme. Perlu transparansi yang bisa membantu menurunkan potensi korupsi. 

Keputusan Kebijakan Vaksin Yang Buruk (Corrupt Vaccines Policy Decision)

Dalam proses ini, sektor swasta atau pemangku kepentingan dapat sangat mempengaruhi pengambilan keputusan terkait kebijakan dan penyebaran vaksin. Pejabat dan pemerintah mungkin rentan terhadap suap menyuap dari perusahaan yang memiliki saham di tempat vaksin dibeli. Para individu yang memiliki hubungan dekat dengan sektor kesehatan memiliki andil dalam pembuatan keputusan. Melihat kondisi kritis, pemerintah dapat secara langsung menentukan harga vaksin dan menciptakan korupsi. Selain transparansi, keterlibatan beberapa kelompok masyarakat wajib dilakukan, hal ini dilakukan demi memberikan kesetaraan akses vaksin bagi semua orang.