Kasus komersialisasi vaksinasi jadi contoh bagaimana pemerintah berkali-kali mengelabui warga terkait penanganan Covid-19.

Hanya sehari setelah pemerintah mengumumkan bakal menjual vaksin Sinopharm buat warga dengan dalil percepatan laju vaksinasi, kebijakan tersebut ditunda, Senin (12/7) lantaran dihujani kritik. Banyak yang menduga jualan vaksin hanya cara mencari untung di masa pandemi. Kebijakan ini menjadi ironi karena vaksinasi belum juga merata. 

Peneliti PSHK, Rizky Argama, menyebutkan bahwa pemerintah sendiri tak memiliki perencanaan terukur dalam program vaksinasi. Terbukti regulasi vaksinasi melalui peraturan menteri kesehatan berubah tiga kali, pertama vaksinasi dilakukan secara gratis tetapi ujungnya menjadi berbayar. 

Akrobat regulasi ini dimulai dengan Permenkes No. 84 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 yang menjamin bahwa penerima vaksin Covid-19 tidak dipungut biaya/gratis. 

Kemudian, peraturan tersebut diubah dengan Permenkes No. 10 Tahun 2021 yang menyebutkan badan hukum/badan usaha dapat melaksanakan Vaksinasi Gotong Royong untuk individu/orang perorangan. Kemudian, aturan ini kembali diubah menjadi Permenkes No. 19 Tahun 2021 dimana pasal 5 ayat 5, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 kepada individu/orang perorangan yang pendanaannya dibebankan kepada yang bersangkutan.

Vaksin berbayar memang sebelumnya ditujukan bagi pegawai korporasi yang didasari Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 10 Tahun 2021 dengan biaya yang dibebankan kepada perusahaan BUMN kesehatan Kimia Farma salah satu yang ditunjuk untuk mengimpor vaksin Sinopharm.

Vaksin Sinopharm ini lah yang juga dijadikan vaksin berbayar secara luas untuk warga berdasarkan PMK Nomor 19 Tahun 2021.

Sebelum akhirnya ditunda, Ekonom dan Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira menilai langkah menjual vaksin secara luas saat ini mengesankan BUMN kesehatan seperti Kimia Farma mencari untung. Kecurigaain itu tak lepas dari situ asi perusahaan plat merah yang juga seret selama pandemi. 

Berdasarkan data Kementerian BUMN per 14 September 2020 menunjukkan pendapatan BUMN kesehatan berada di posisi minus 14 persen. 

“Jelas ini udah keliatan banget nyari untungnya,” kata Bhima kepada Hakasasi.id.

Adapun ahli epidemiologi Universitas Griffith Dicky Budiman kepada Hakasasi.id menilai pemerintah harus terbuka atas urgensi penjualan vaksin berbayar saat ini. “Harus dijelaskan program vaksinasinya dipilih seperti ini karena apa. sehingga semua jadi maklum,” kata Dicky dalam pernyataan yang dikirim kepada Hakasasi.id.

Sumber foto : mediaindonesia.com

Bukan kali ini saja pemerintah terkesan mengelabui warga dalam penanganan Covid-19. Sebelumnya pemerintah tiba-tiba mencabut kebijakan hasil tes GeNose sebagai syarat bepergian dengan transportasi massal seiring diberlakukannya PPKM Jawa-Bali.

Padahal, program tersebut sudah digunakan di sejumlah tempat sebagai syarat bepergian  sejak April 2021 lalu. Sejumlah ahli memperingatkan kekeliruan hasil tes alat buatan Universitas Gadjah Mada ini sebagai salah satu penyebab jumlah kasus membludak lagi sejak Juni 2021 kemarin.

“(GeNose) harus dihentikan. Kita harus mencari masalah ledakan kasus, semua potensi masalah harus dicari. Apalagi tes kita masih lemah, tracing lemah, apalagi orang bisa ke mana-mana hanya berdasarkan GeNoSe,” kata Ahli Biologi Molekuler Ahmad Utomo, 23 Juni lalu.

Selain penggunaan GeNose dan vaksinasi, pemerintah juga mengelabui warga soal gerbang internasional bagi orang asing yang diperkirakan turut berkontribusi pada penyebaran kasus Covid-19 varian Delta.

Seperti diketahui penyebaran Delta di India sudah dimulai sejak Desember 2020. Kala negaranya memasuki periode kritis lonjakan kasus ratusan ribu per hari, warga India kedapatan masuk ke wilayah Indonesia. Namun, pemerintah tidak bertindak cepat.

Kasubdit Karantina Kesehatan Ditjen P2P Kemenkes dr Benget pada 22 April lalu mengingatkan banyaknya warga India yang masuk ke Indonesia melalui Bandara Soekarno Hatta dan melakukan karantina. Sementara warga India yang baru datang ke Indonesia dan masuk ke Samarinda, Kaltim diketahui positif.

Kompas.com memberitakan pada periode April tersebut ada 132 WN India pemegang kartu izin tinggal terbatas yang masuk ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta menggunakan pesawat charter. Beberapa di antaranya diketahui positif Covid-19.

Baru pada 25 April 2021 pemerintah menutup pintu kedatangan dari India.

Meski begitu, pemerintah abai terhadap potensi yang datang dari negara lain. Pasalnya di saat penerapan PPKM darurat–yang diklaim Presiden Joko Widodo serupa dengan ‘lockdown’– namun pemerintah masih membuka pintu penerbangan dari negara lain.

Kepada CNN Indonesia, pakar kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menyebut kebijakan tetap membuka pintu buat WN dari negara lain bakal membuat kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tak efektif.

Sementara itu seorang Tenaga Kerja Asing asal Cina yang masuk ke Maluku, pada 4 Juli lalu diketahui positif.

Kalau sudah begini siapa yang harus bertanggung jawab?