Represi kampus terhadap sikap kritis mahasiswa masih terjadi. Kali ini BEM Unnes Semarang kena ‘pembinaan’ kampus karena menyebut wakil presiden Ma’ruf Amin sebagai King of Silent. 

Hanya sepekan setelah Presiden Joko Widodo mengingatkan agar pihak rektorat perguruan tinggi tak menghalangi mahasiswa untuk berekspresi, muncul lagi kasus lain represi kampus kepada BEM yang kritis. BEM KM Universitas Negeri Semarang (Unnes) pada Rabu (9/7) lalu ditekan petinggi kampus setelah mereka mengunggah postingan kritis di akun Instagram BEM Unnes. 

Sekitar pukul 10.00 pagi, mereka mengunggah kritikan yang menyebut Wapres Maruf Amin sebagai “King of Silent” dan Ketua DPR Puan Maharani sebagai “King of Ghosting”. Namun dalam hitungan beberapa menit saja pihak rektorat melakukan intimidasi. 

Wakil Presiden BEM KM Unnes Franscollyn Gultom mengatakan selang sekitar setengah jam petinggi kampus menanggapi postingan itu kepada dirinya dan Presiden BEM KM Unnes Wahyu Suryono via pesan WhatsApp. Collyn menyebut tanggapan pertama datang pukul 10.21 WIB dari Koordinator Kelembagaan Kemahasiswaan Unnes, Wirawan Sambodo. 

“Disampaikan jangan BEM jadi kendaraan politik, kemudian jadi oposisi dari pemerintah,” kata Collin kepada hakasasi.id, Jumat (9/7).

Beberapa menit kemudian Pembina BEM KM Unnes 21, Rusyanto, yang meminta Presiden BEM Keluarga Mahasiswa Unnes, Wahyu Suryono Pratomo, agar tak meniru cara kampus lain dalam mengkritik pemerintah.

Selang 10 menit kemudian giliran Rektor Unnes, Fathur Rokhman, yang menegur Wahyu. “Mas mohon dipertimbangkan matang-matang dgn nuranimu. Unggahan ini bernuansa penghinaan dan pelecehan agama. Sebagai Rektor saya minta Ketua Bem UNNES untuk menurunkannya. Mohon unggahan yang edukatif. Terima kasih,” seperti pesan Fathur kepada Wahyu dalam pesan singkatnya.

Collyn menyatakan selepas teguran bertubi-tubi petinggi kampus kepada Wahyu akun Instagram BEM Unnes menghilang. “Memang kita masih menduga-duga sih pelakunya dari kampus atau yang lain. Kami enggak tahu,” kata Collyn.

Ia menyesalkan pembungkaman yang dialami lembaganya, padahal Jokowi sudah menyatakan agar kampus tak menghalangi ekspresi mahasiswa. 

“Kampus tidak lagi memiliki integritas untuk berbicara itu karena sudah disusupi kepentingan politik, termasuk salah satunya ada pemilihan rektor yang mana menteri pendidikan memiliki hak suara, sehingga sudah pasti rektor yang terpilih akan linier dengan pemerintah dan kehilangan taji untuk mengkritik pemerintah, jadi kesimpulan nya ini merupakan pola orde paling baru yang sistematis.”

Wakil Presiden BEM KM Unnes Franscollyn Gultom

Manajer Program Lokataru Foundation, Mirza Fahmi, menyatakan sikap represi kampus kepada BEM Unnes menunjukkan bahwa pernyataan Jokowi soal kebebasan kritik mahasiswa tak konkret. Seharusnya Jokowi dapat memberi pesan kepada Menteri Pendidikan agar rektorat tak melakukan intimidasi. Jika perlu rektor ditegur secara langsung oleh Menteri Pendidikan. 

“Menterinya bilang langsung ke bawah-bawahanya dikti dan lain sebagainya bahwa tidak boleh lagi ada pemberangusan kebebasan berakademik baik mahasiswa yang berpendapat dan lain sebagainya,” kata dia.

Hanya saja tidak ada langkah nyata yang dilakukan presiden kepada jajaran dibawahnya terkait hal itu. Pihak kampus justru terus menekan mahasiswa yang kritis.

Sebelumnya BEM UI melontarkan kritik dengan membuat karikatur dan kajian yang menyebutkan Presiden Jokowi sebagai ‘King of Lip Service’. Presiden sendiri mengaku tak masalah jika ada kritik dan pihak kampus tak perlu melakukan intimidasi kepada mahasiswa yang bersikap kritis.

Pengekangan terhadap kebebasan berekspresi para mahasiswa memang kerap terjadi kepada mahasiswa yang bersikap kritis kepada pemerintah atau otoritas kampus sendiri. Lokataru Foundation mencatat sejumlah kasus pemasungan kebebasan berekspresi yang dilakukan kampus selama 2019-2021 berupa skors, drop out, hingga pelaporan kepada polisi. 

Sepanjang  2019-2020  ada 12 diskusi yang dibubarkan oleh pihak kampus, aparat, atau ormas. Sejumlah diskusi yang dibubarkan tersebut umumnya mengangkat tema Papua, LGBT, atau pemakzulan presiden. Sementara itu ada 72 mahasiswa dijatuhi sanksi skorsing hingga drop out akibat terlibat demonstrasi yang mengkritik kebijakan kampus. 

Sementara selama gelombang aksi Reformasi Dikorupsi 2019, ada 37 kampus yang dilaporkan mahasiswanya karena kedapatan memberikan ancaman DO, skorsing, dan sebagainya jika terindikasi mengikuti aksi tersebut.

Di tahun 2020, sebanyak tujuh mahasiswa Universitas Nasional yang menuntut transparansi kampus dan keringanan karena pandemi dilaporkan pihak kampus ke kepolisian. Di tahun yang sama seorang mahasiswa Universitas Syiah Kuala dilaporkan seorang dosen karena mengkritik fakultas di grup WhatsApp. Mahasiswa tersebut divonis bersalah dan dijatuhi hukuman tiga bulan penjara.

Sementara pada 2021, Universitas Bandang Lampung melaporkan dua mahasiswanya yang meminta keringanan UKT ke polisi. Pihak rektorat melaporkan dua mahasiswa tersebut dengan dugaan penghasutan dan pelanggaran UU Kekarantinaan.