Sumber foto : detik.com

Hadirnya pandemi Covid-19 di Indonesia pada awalnya disangkal para pejabat. Setelah terlanjur merebak kemudian penanganannya ditawar. Kini ketika sudah fatal, innalillahi wainnailaihi rojiun. 

Kalimat yang bermakna ‘milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah’ ini berseliweran di media sosial, grup percakapan, hingga pesan pribadi sejak pekan lalu. Angka penularan Covid-19 yang melonjak tinggi telah menyebabkan kematian di lingkaran keluarga ataupun relasi dekat. 

Walau kalimat ini tak mesti bermakna belasungkawa tapi innalillahi, demikian kalimat ini kerap disingkat, lebih sering dipakai untuk menjawab kabar duka. Dan benar, kabar duka karena Covid 19 semakin banyak hingga merenggut hidup lingkaran relasi yang terdekat. 

Angka kasus Covid-19 pada Hari Minggu (5/7) lalu saja mencapai 27.233 kasus baru dengan jumlah pasien meninggal mencapai 555 jiwa. Jumlah ini kian membuat angka kasus Covid-19 kian menjulang menjadi 2.284.084 dan kematian mencapai 50.685 jiwa. 

Namun kematian dan derita ini bukan soal angka belaka. Penanganan di lapangan yang kian tersengal-sengal terekam dan dapat dilihat secara langsung maupun melalui media sosial. Rumah sakit tak lagi bisa menampung pasien Covid-19 baru awalnya saja. Tenda-tenda didirikan di halaman dan lapangan parkir untuk menampung pasien dengan gejala Covid-19. 

Tapi itu semua tak cukup, beberapa pasien bergejala harus pulang ke rumah untuk isolasi mandiri. LaporCovid-19, koalisi warga yang memiliki perhatian terhadap masalah kesehatan terkait pandemi Covid-19, sampai angkat tangan untuk membantu mencarikan RS bagi pasien Covid-19 sejak Kamis lalu (1/6).  

Bendera putih yang dikibarkan oleh Lapor Covid-19 menjadi penanda kolapsnya fasilitas kesehatan karena pandemi. Salah satu pendiri LaporCovid-19, Irma Hidayana, menyebutkan selama ini relawan sangat aktif untuk mencarikan fasilitas kesehatan untuk pasien Covid-19. Namun penuhnya RS membuat mereka tak lagi bisa memberikan pertolongan ini.

Pemerintah selama ini memiliki aplikasi ketersediaan rawat inap RS, Siranap. Namun kelemahan sistem ini tidak bisa mendeteksi secara real time. Beberapa kali relawan LaporCovid-19 mengikuti petunjuk ketersediaan faskes dari Siranap di beberapa RS ternyata sesampai di lokasi tidak ada.

“Ini semacam prank tapi tidak lucu karena kami sudah jauh-jauh ternyata tidak tersedia ruang perawatan,” jelasnya dalam diskusi daring pada Senin (5/7).

Sayangnya data tak akurat ini selalu dipakai pemerintah untuk menjelaskan ketersediaan faskes untuk perawatan. Padahal ketika didatangi sudah tidak ada. Menurutnya ini merupakan upaya denial terhadap kondisi faskes yang kolaps. 

LaporCovid-19 sendiri melakukan penelitian pemberitaan media massa dan media sosial hingga 4 Juli 2021 dan mendapati data sebanyak 291 orang meninggal saat melakukan isolasi mandiri di rumah. Temuan ini seiring dengan laporan puluhan orang meninggal karena tidak mendapatkan bantuan oksigen di IGD RS Sardjito (Kompas, 4 Juli 2021). 

Fakta ini menjadi potret nyata kolapsnya fasilitas kesehatan yang menyebabkan pasien Covid-19 kesulitan mendapatkan layanan medis yang semestinya. 

Selain itu, jumlah tenaga kesehatan yang terinfeksi dan yang meninggal pun semakin banyak. Hingga 5 Juli 2021, Pusara Digital LaporCovid-19 mencatat setidaknya 1,046 tenaga kesehatan yang meninggal karena Covid-19. Di sisi lain, pemerintah tidak kunjung terlihat melakukan peningkatan 3T: testing, tracing, dan treatment secara signifikan. 

Ketua Bidang Advokasi YLBHI, Muhammad Isnur, menyebutkan buruknya kondisi penanganan Covid-19 saat ini merupakan buah keteledoran pemerintah sejak pandemi hadir di tahun 2020. Kala itu pemerintah justru membuka pintu untuk wisatawan dan menggelontorkan dana bagi influencer untuk mengundang wisatawan datang ke Indonesia.

Tak hanya itu beberapa pejabat berkilah bahkan melemparkan jokes bahwa Covid-19 tak bakal masuk Indonesia entah karena doa Qunut, tropis, ataupun karena ada nasi kucing. 

Isnur menyebutkan bukan soal penyangkalan ini yang membuat dirinya gerah namun penyangkalan atas virus yang merebak pertama kali di Wuhan, Cina, diikuti dengan inkonsistensi pemerintah untuk menjalankan UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan. Perundangan ini memiliki kajian epidemiologi yang kuat tetapi tak dimanfaatkan sama sekali untuk menanggulangi pandemi.

Ia menyebutkan berbagai peraturan pelaksana perundangan itu tak segera diselesaikan pemerintah sehingga terjadi kekosongan hukum untuk mengantisipasi pandemi. Hasilnya tumpang tindih kewenangan dan kebijakan yang justru tak menyelesaikan masalah pandemi.

Belum lagi kewajiban pemenuhan kebutuhan dasar rakyat saat dalam status darurat kesehatan dan bencana, jelas pemerintah tidak memenuhinya.

Peringatan epidemiolog untuk menekan penyebaran virus secara tegas melalui karantina kesehatan pun dikesampingkan. Pelonggaran demi pelonggaran terus dilakukan. 

Bahkan ketika India mengalami ledakan penyebaran Covid-19, pemerintah sama sekali tak memetik pelajaran. Dan lagi-lagi tak menutup bandara penerbangan internasional tak ditutup, hasilnya varian Covid-19 yang merebak di India kini merajalela di Indonesia.

Kini kondisi terlanjur genting, penularan dan kematian melonjak tajam. Innalillahi. 

Belum lagi kewajiban pemenuhan kebutuhan dasar rakyat saat dalam status darurat kesehatan masyarakat dan darurat bencana, jelas pemerintah tidak memenuhinya.