Dana otsus sebesar Rp 138,6 tak dirasakan oleh masyarakat Papua. 

Pemerintah Provinsi Papua mengeluhkan dana otonomi khusus (Otsus) yang selama ini digelontorkan pemerintah pusat belum dirasakan warga. Keluhan ini diungkap oleh Sekretaris Daerah, Dance Flassy, di forum komunikasi MPR untuk urusan Papua, MPR For Papua. 

“Realisasi penyerapan  otsus belum dirasakan oleh elemen masyarakat Papua sampai ke tingkat terendah,” kata Dance di Gedung MPR, Jakarta, Kamis (20/5).

Ia mendesak pemerintah untuk mempersiapkan pengawasan khusus jika dana itu digelontorkan kelak. Pengawasan ini harus dilakukan lembaga independen.

Dana otsus yang digelontorkan pemerintah saat ini sebesar Rp 138,6 triliun. Dana ini  kerap dikritik  karena dianggap tak memberikan dampak yang berarti ke warga. 

Menurut Dance roda perekonomian pun belum menerima dampak dari dana tersebut. Sementara  pendidikan, dan kesehatan tak mengalami perbaikan yang berarti. “Tolong diperhatikan dalam revisi undang-undang,” tutur Dance. 

Sementara itu Asisten II Sekda Muhammad Musa’ad mengemukakan banyak dana yang terwujud dalam program lain yang nilainya lebih besar dari dana Otsus yang sudah digelontorkan ke daerah namun tak memberi dampak signifikan bagi warga. 

Ia merujuk data Kementerian Keuangan yang menyebutkan pemerintah pusat sudah mengirimkan Transfer ke Daerah (TKD) sejak 2005-2021 sebesar Rp. 702 triliun. Adapun belanja Kementerian/Lembaga di Papua mencapai Rp 251 triliun. 

“Tapi daya ungkitnya kecil karena sumber-sumber ini tidak terkonsolidasi menjadi satu kesatuan yang kuat untuk mengungkit percepatan pembangunan di Papua,” kata Musa’ad.

Kini pembahasan revisi UU Otsus Papua ada di tangan Pansus DPR. Pembahasan ini berjalan di tengah penolakan. Majelis Rakyat Papua sebelumnya menunjukkan sikap penolakan karena menganggap program ini sebagai kebijakan sepihak Jakarta.