Satu lagi saksi ahli menyebutkan cuitan Jumhur Hidayat tak menjadi pemicu demonstrasi penolakan Omnibus Law. Kata-kata dalam cuitan itu tak ditujukan untuk golongan tertentu.

Sidang Jumhur Hidayat atas dugaan kasus penyebaran berita bohong kembali digelar pada Kamis (20/5). Saksi ahli ITE dari Kementerian Komunikasi dan Informasi, Josua Sitompul, menyebutkan dalam kesaksian sidang bahwa kata-kata investor dalam cuitan Jumhur bukan kata-kata yang dapat merepresentasikan golongan. 

Jumhur sendiri berkicau dalam akun twitternya, ‘undang-undang (Omnibus Law-red) memang untuk primitif, investor dari RRT, dan pengusaha rakus’. Mengutip detik.com, penegak hukum menganggap cuitan itu berakibat pada suatu pola anarkis dan vandalisme

Josua menyebutkan kata investor bukan kata-kata yang menjurus kepada masyarakat tertentu seperti yang diatur dalam  dalam pasal 28 ayat (2) UU ITE. Menurutnya investor adalah pekerjaan. 

“Negara itu bukan dari suku, agama, golongan. Pemerintah bukan bagian dari golongan, karena golongan yang dimaksud (UU ITE) ada di dalam masyarakat umum. Pemerintah itu adalah penguasa. Penguasa itu bukan golongan,” jelas Josua.

Persidangan ini juga membahas pemaknaan UU ITE terhadap frasa antargolongan. Josua mengakui pemaknaan ini kompleks. Bahkan pembahasan ini menjadi poin pembahasan dalam sidang judicial review Mahkamah Konstitusi (MK). 

Menurut dia penggunaan pasal antargolongan penggunaan frasa ini kepada kelompok di luar Suku, Agama, dan Ras, perlu pernyataan jelas yang menegaskan bahwa suatu kelompok adalah golongan. Misalnya, menteri menyatakan buruh sebagai golongan.

Pihak jaksa penuntut umum menolak kesaksian yang diutarakan oleh Josua. Mereka beralasan keterangan saksi melampaui dari keahliannya. Mereka akan menggunakan keterangan dari saksi lain.

Salah satu kuasa hukum Jumhur yang tergabung dalam Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD), Arief Muhammad, menganggap sikap jaksa telah merugikan diri mereka sendiri. Seharusnya jaksa dapat menggali pendapat ahli dengan lebih mendalam dari saksi Kemkominfo.

“Justru jaksa keberatan itu aneh ketika jaksa tidak menggunakan kesempatannya. Namun, itu hak mereka,”  ungkap Arief.