Terlilit utang bukanlah kondisi yang diidamkan oleh siapapun. Akan tetapi, jika kondisi keuangan semakin menipis dan utang pun menjadi menumpuk, Debt collector biasanya dipakai oleh perusahaan jasa keuangan atau kreditor untuk menagih utang kita.

Tidak jarang, saat melakukan pekerjaannya menagih utang, debt collector menggunakan taktik-taktik intimidasi dan kekerasan dalam prakteknya. Salah satu contoh yang baru-baru ini terjadi ialah pemilik kendaraan Honda Mobilio di Jakarta Utara.

Disadur dari Kumparan.com, Mobilnya dikepung oleh 11 debt collector saat berada di depan Tol Koja Barat, Jakarta Utara yang ingin menarik mobil tersebut. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus, mengatakan tindakan itu ilegal dan masuk dalam perbuatan kriminal.

Selain itu, ada juga guru TK yang harus mendapatkan teror dari 24 debt collector karena tidak dapat membayar uang pinjaman online yang terpaksa ia harus ambil untuk melanjutkan studi S1-nya.

Lantas apa yang bisa kita lakukan jika debt collector mendatangi kita? Menurut hukum, Kombes Yusri Yunus, terdapat empat hal yang harus diminta jika didatangi oleh debt collector yang ingin menyita kendaraan kita.

“Pertama surat kuasa, kedua jaminan fidusia, ketiga surat peringatan, kemudian tanda pengenal. Ini 4 persyaratan yang wajib dimiliki oleh finance kepada siapa yang menjadi kuasa dalam hal ini,” jelas Yusri.

Menyadur dari hukumonline.com dalam menghadapi debt collector terdapat beberapa hal yang diperhatikan agar nasabah tidak dirugikan. Pertama-tama, Jasa penagih utang (debt collector) tidak dapat begitu saja melakukan penyitaan atas harta benda milik kita. Penyelesaian utang hanya dapat diselesaikan melalui proses di pengadilan.

Jika debt collector tersebut tetap menyita atau mengambil secara paksa barang-barang milik debitor, maka debitor dapat melaporkan debt collector tersebut ke polisi. Perbuatan debt collector tersebut dapat dijerat dengan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) tentang pencurian atau jika dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan maka bisa dijerat dengan Pasal 365 ayat (1) KUHP.

Dalam menagih utang kartu kredit pun, debt collector memiliki etika yang harus diikuti. Hal ini diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/10/DASP Tanggal 13 April 2009 Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu ditambah dengan perubahan tahun 2012 dan 2016.