Upaya membangkitkan taji Komisi Pemberantasan Korupsi telah berakhir, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan uji formil UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK pada Selasa lalu (4/5). Pada hari yang sama, kabar ‘pembersihan’ pegawai berdedikasi di lembaga anti rasuah itu merebak.

Putusan ini dibacakan oleh sembilan hakim konstitusi pada persidangan yang digelar Selasa (4/5). Uji formil atas keabsahan UU KPK yang diajukan oleh Agus Raharjo, Laode M Syarif, Saut Situmorang, dan 11 pemohon lainnya ditolak sepenuhnya. 

“Amar putusan, mengadili; menolak permohonan provisi para pemohon dalam pokok permohonan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” ucap Hakim Ketua MK Anwar Usman saat membacakan amar putusan. 

Seorang hakim konstitusi, Wahiduddin Adams memberikan pendapat berbeda (dissenting opinion) atas putusan ini. Ia menyebutkan undang-undang ini memiliki persoalan konstitusionalitas dan moralitas yang sangat serius. 

Setidaknya ada empat alasan persoalan ini, pertama persiapan yang terlampau singkat. Padahal undang-undang ini menyangkut pengubahan badang penting seperti KPK. 

“Saya tidak menemukan argumentasi dan justifikasi apapun yang dapat diterima oleh common sense bahwa suatu perubahan yang begitu banyak dan bersifat fundamental terhadap lembaga sepenting KPK disiapkan 379 dalam bentuk DIM RUU kurang dari 24 (dua puluh empat) jam, padahal jangka waktu yang dimiliki oleh Presiden untuk melaksanakan itu adalah paling lama 60 (enam puluh) hari,” jelasnya.

Kedua, tidak lazimnya letak narasi pengesahan dan pengundangan narasi tidak lazim. Padahal secara prosedural suatu undang-undang seharusnya disahkan terlebih dahulu baru kemudian diundangkan.

Ketiga, Presiden Joko Widodo tidak memiliki alasan yang kuat untuk tidak menandatangani undang-undang ini. Meski Presiden Jokowi memang tidak menandatangani, ia dengan cepat langsung menetapkan berbagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Hal ini menyebabkan terjadinya absurditas praktik ketatanegaraan dan semakin terpeliharanya praktik pembentukan undang-undang yang tidak didasarkan pada budaya yang membiasakan adanya justifikasi (culture of justification).

Keempat, Keterangan komisioner KPK, selaku pihak terkait, nyaris seluruhnya bersifat afirmatif terhadap substansi Undang-Undang tersebut. Padahal hal ini berbeda dengan visi, misi, cita-cita, dan program mereka saat sedang menjalani uji kepatuhan dan kelayakan (fit and proper test).

Sedangkan uji materiil diterima sebagian, diantaranya mengenai izin dewan pengawas terkait penyadapan dan penggeledahan. Namun perubahan fundamental yang diharapkan pemohon tidak tercapai. 

Sementara itu di KPK sendiri kabar sebanyak 75 pegawai ditengarai tak lolos tes wawasan kebangsaan untuk peralihan status aparatur sipil negara. Penyidik KPK Novel Baswedan dan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo diisukan masuk dalam daftar pegawai yang tak lulus tes tersebut. Hal ini menuai kontroversi terkait pelemahan KPK.

Kecamuk Penolakan Revisi UU KPK

sumber foto: Law-Justice.co

Perkembangan Undang-Undang KPK sendiri telah mengalami penolakan bahkan sejak pertama kali wacananya diperkenalkan. Masih segar dalam ingatan wacana ini menimbulkan demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh berbagai kalangan. Mulai dari pegawai KPK sendiri yang mengadakan aksi rantai manusia, guru-guru besar UGM, hingga mahasiswa pada 19 September 2019.

Tidak hanya itu, perjuangan warga dalam melindungi KPK pun harus memakan korban jiwa. Randi dan Yusuf Kardawi, dua mahasiswa asal Kendari harus meregang nyawa kala menyampaikan pendapatnya di Sulawesi Utara.

Masyarakat Indonesia saat itu juga tengah menunggu keluarnya Perppu Presiden Jokowi yang dapat memveto sahnya Revisi UU KPK. Namun, meskipun Presiden berucap di mulut bahwa dirinya tidak mendukung undang-undang ini, Perppu tidak kunjung datang, Presiden menolak untuk mencabut UU KPK.

Bak tragedi, kisah panjang penolakan ini harus berakhir dengan ditolaknya uji materi dan formil oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga masyarakat Indonesia harus mengucapkan selamat tinggal kepada usaha-usaha pemberantasan Korupsi di Indonesia. Hingga tak tahu kapan akan berjumpa kelak.