sumber foto: Kompas.com

Sebanyak 75 pegawai KPK ditengarai tak lolos tes wawasan kebangsaan untuk peralihan status aparatur sipil negara. Penyidik KPK Novel Baswedan dan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo diisukan masuk dalam daftar pegawai yang tak lulus tes tersebut. 

Sekretaris Nasional Public Interest Lawyer Network Indonesia Erwin Natosmal Oemar  menengarai tes itu adalah bentuk penyingkiran sosok-sosok tertentu di lembaga anti-rasuah tersebut. Beberapa nama seperti Novel Baswedan dan anggota Wadah Pegawai (WP) yang menolak revisi UU KPK pada 2019 lalu dianggap tak laik bertahan di KPK melalui tes ini. 

“Saya berpendapat bahwa tes ini condong sebagai alat politik dalam menyaring pegawai-pegawai tertentu dari KPK,” kata seperti dikutip Sindonews.

Tempo melaporkan tes wawasan kebangsaan diadakan sepihak oleh KPK. Badan Kepegawaian Negara (BKN) membantah tes diadakan atas usul mereka. Sementara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengatakan ujian tersebut tak diwajibkan dalam regulasi manapun.

Peralihan status pegawai KPK menjadi ASN didasari UU No. 19 Tahun 2019.  Aturan teknis terkait peralihan status ini diwujudkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020. Enam bulan berselang KPK menerbitkan Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 yang memuat ketentuan asesmen kebangsaan. Sebanyak 1.349 pegawai KPK mengikuti tes tersebut. 

Sejumlah soal-soal pertanyaan belum terkonfirmasi berbunyi “Penista agama harus dihukum mati” dan “Budaya barat merusak moral bangsa”  tersebar di jagat maya.

Keresahan memang sudah disuarakan para pegawai sebelum tes wawasan kebangsaan diadakan. “Penambahan syarat peralihan status Pegawai KPK menjadi ASN berupa Tes Wawasan Kebangsaan berpotensi melanggar konstitusi jika tes tersebut berimplikasi pada hilangnya kepastian status Pegawai KPK,” kata Yudi dalam surat tertanggal 4 Maret 2021 yang diperoleh Hakasasi.id.

Yudi menilai tes tersebut mengada-ada lantaran tak diwajibkan dalam Undang-undang Revisi KPK Nomor 19 Tahun 2020. “UU KPK mengamanatkan transisi yang tidak membebankan pegawai KPK sebagai orang yang terdampak dari kebijakan untuk lulus dalam tes apapun dalam tahap transisi,” kata Yudi.