Sumber foto : metro.tempo.co

Dugaan mafia tanah berkelindan dalam proyek trace normalisasi Kali Pesanggrahan Jakarta Selatan Pemprov DKI. Praktik ini diduga menyerobot tanah milik 50.000 meter persegi milik Srie Purwati. 

Kuasa Hukum Srie dari Lembaga Hukum Lokataru, Muhammad Lukman Raffi, menyebutkan kliennya  merasa heran tanah miliknya sudah ditandai dengan plang atas nama DKI Jakarta yang dijaga ketat oleh sekumpulan orang yang tidak dikenalnya. Tanah tersebut terletak di Jl. Permata Hijau 2 Kelurahan Grogol Selatan, Kebayoran Lama. 

Padahal Srie memiliki  bukti atas kepemilikan lahan berdasar penelitian Badan Pertanahan Nasional No. 85/BPN/B/I/UM/1997 yang terbit pada 18 Desember 1997. Dokumen itu menyebutkan menyatakan bidang tanah tersebut adalah milik H. Sanusi Husein yang merupakan kakek dari Srie Purwanti. 

Bidang tanah itu kemudian dihibahkan kepada Srie Purwanti dan dicatat dalam buku register Kelurahan Duri Kepa Jakarta No: 62175502 tertanggal 14 November 2012.

Namun pada 4 Oktober 2016 saat terbit surat pemberitahuan pembayaran ganti rugi yang akan dibayar oleh Dinas Tata Air. Sehubungan dengan trace normalisasi kali Pesanggrahan yang mengenai bidang tanah milik Srie Purwanti. Saat itu, ia baru menyadari bahwa ada plang kepemilikan dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) di atas tanahnya.

“Tanggal 17 dan 18 Desember 2020 lalu, kami melakukan investigasi terkait kelengkapan dan keaslian dokumen milik Srie Purwanti dan temuannya, dokumen asli. Selain itu, Dra. Rachmanita Rusli selaku notaris mengatakan akta hibah telah dilegalisir, tinggal menunggu surat keterangan waris dari kelurahan dan kecamatan,” ungkap Lukman Raffi pada tim hakasasi.id

Setelah mendapatkan hasil investigasi, pada 19 Desember 2020, Srie meminta perlindungan hukum terhadap status tanah miliknya dan mengirimkan permohonan klarifikasi terkait plang Pemprov DKI yang hingga kini belum mendapatkan jawaban. 

“Tentu kami tidak bisa tinggal diam, kok bisa ada NIB yang terbit seperti itu. Kami telah melakukan pelaporan kasus ini kepada pihak BPN pada tanggal 16 Maret lalu dan saat ini status laporan kami sudah dalam investigasi.” tutup Raffi.