Tewasnya Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Papua, Brigjen I Gusti Putu Danny Karya Negara, menjadi puncak kegeraman pemerintah terhadap buntunya penanganan kekerasan di Papua. Kematian ini kemudian diikuti dengan penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sebagai teroris. Tapi apakah keputusan ini tepat?

Siapa pun harus mengutuk kekerasan, apalagi pembunuhan. Tapi Papua selama ini seolah menjadi panggung abadi brutalnya praktik kekerasan. Berbagai pendekatan keamanan terus dilakukan pemerintah dengan cara mendatangkan pasukan lebih banyak dan lebih banyak lagi.

Danny Karya adalah salah satu aparat yang terlibat dalam penanganan konflik di Papua. Ia harus meregang nyawa ketika berkunjung ke Kampung Dambet, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua pada Minggu 25 April lalu. Insiden ini pantas membuat siapapun geram. Namun, amarah bukan alasan untuk mengambil kebijakan gegabah.  

Insiden ini merupakan satu dari rentetan tindak kekerasan yang terjadi di Papua. Aparat juga menyebut KKB telah melakukan penembakan terhadap seorang guru bernama Oktavianus Rayo dan pembakaran sekolah pada 8 April lalu. 

Namun, dugaan beringasnya aparat juga tak pernah absen dari deret kekerasan di Papua. Beberapa tindakan brutalitas aparat di antaranya bahkan dibiarkan begitu saja tanpa penyelidikan lebih jelas. Sebut saja penembakan tiga warga di Sugapa, Intan Jaya, Papua yang menewaskan Janius Bagau, Sulaeman Soni Bagau, dan Yustinus Bagau. 

TNI menyebut ketiganya adalah anggota KKB, tetapi laporan ini dibantah oleh Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) Keuskupan Timika. Koordinator SKP Keuskupan Timika, Saul Wanimbo, mengatakan bahwa ketiganya adalah warga. Menurut Saul, ada motif balas dendam dalam penembakan tersebut karena didahului dengan penembakan anggota TNI, prajurit Satuan Tugas Yonif R 400/BR Prada Ginanjar Arianda.

Akhir dari kasus ini belum terlihat pangkal ujungnya hingga sekarang. 

Misteri yang sama terjadi ketika Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM, Mahfud MD, menyelidiki pembunuhan Pendeta Yeremia Zanambani pada 19 September 2020. Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang dipimpin Mahfud kala itu tak menemukan kejelasan. Ia hanya mengatakan informasi dan fakta-fakta yang didapat menunjukkan adanya dugaan keterlibatan oknum aparat, meskipun ada juga kemungkinan dilakukan oleh pihak ketiga. 

Seharusnya pemerintah mampu menuntaskan deret konflik kekerasan yang tak berujung ini sebelum bicara soal kebijakan apa yang harus diambil untuk perdamaian Papua. Penegakan hukum atas pelanggaran HAM, termasuk yang dilakukan oleh aparat, seharusnya diutamakan. Tindakan gegabah seperti saat ini justru hanya akan memperuncing konflik. 

Selain itu terungkapnya pembunuhan dan pembakaran dua warga Papua, Luther Zanambani dan Apinus Zanambani, dalam interogasi oleh sembilan anggota anggota TNI pada April 2020 lalu menjadi saksi bagaimana keterlibatan aparat dalam aksi kekerasan di Papua.

Dampak-dampak lain seperti peristiwa rasisme terhadap orang Papua di daerah lain juga perlu diperhitungkan pemerintah. Peristiwa di Asrama Papua di Surabaya pada 2019 lalu yang berujung pada masifnya protes seharusnya menjadi perhitungan pemerintah jika mereka benar-benar ingin Papua membaik.

Kekerasan dan pengerahan aparat secara masif justru membuat masalah Papua kian runyam. Memberi label teroris pada KKB menambah mimpi buruk di Tanah Mutiara Hitam itu. 

Apalagi berbagai pertanyaan belum juga terungkap seperti siapa saja KKB, seperti apa bentuknya, dan apakah sudah ada proses pengadilan yang menjadi dasar penetapan mereka. Jangan sampai keputusan melabel teroris ini justru menjadi langkah mundur mewujudkan Papua Tanah Damai.