Keputusan pemerintah menetapkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sebagai teroris dianggap membahayakan keselamatan warga Papua. Keputusan ini bakal meningkatkan kekerasan aparat di bumi Cenderawasih, maupun memicu sikap rasisme di daerah lain.

Ahli Hukum Humaniter Universitas Trisakti, Andrey Sujatmiko, menyebutkan pengelompokan KKB sebagai teroris tersebut berbahaya karena pemerintah belum pernah menjelaskan secara rinci identitas kelompok KKB. 

“Berapa banyak sih sebetulnya orang yang diduga KKB? Berapa yang diidentifikasi. Kalau mereka punya senjata, sumbernya dari mana? Siapa yang mendanai? Berapa yang sudah ditangkap? Berapa yang diproses hukum? Berapa yang menyerahkan diri?” kata Andrey kepada Hakasasi.id, Senin (3/5).

Labelisasi teroris secara serampangan tersebut bakal membuat warga semakin rentan. Keselamatan masyarakat sipil akan semakin rentan karena KKB berbaur dengan warga. 

Warga sendiri, menurut dia, cukup antipati dengan aparat. Makanya ada kekhawatiran eskalasi konflik akan meningkat dengan banyaknya jumlah aparat yang hadir di Papua. 

Ia mewanti-wanti jangan sampai penetapan KKB sebagai teroris membuat Papua ditetapkan sebagai  daerah operasi militer (DOM) jika kelak daerah itu tak kunjung damai. Berkaca pada pengalaman di DOM di Aceh 1990-1999, banyak catatan pelanggaran HAM yang tak menemui ujung. Situasi ini pastinya membuat kondisi kian buruk. 

Pemberlakuan DOM berarti sumber informasi akan terputus bagi orang luar. Militer akan menjadi satu-satunya corong informasi. Menurut Andrey sulit untuk melakukan evaluasi dan pemantauan operasi yang dilakukan aparat maupun pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada waktu itu.

Segala akses informasi, pantauan semua dipegang oleh mereka (militer). Jadi memang kontrol mengenai adanya pelanggaran yang terjadi itu  susah bagi kedua belah pihak,” kata Andrey.

Selain itu, Andrey juga menyebut kala DOM Aceh saat itu membuka peluang aparat bertindak sewenang-wenang kepada warga atas nama operasi perburuan anggota GAM. Ia menyebut contoh kasus pembunuhan ulama Aceh Teungku Bantaqiah yang dituduh bagian dari GAM, pada 1999. Teungku Bantaqiah yang membantah tuduhan tersebut dibunuh bersama puluhan santrinya atas dasar operasi penumpasan GAM. 

DOM yang berlangsung 1990-1999 mengakibatkan 12 ribu orang tewas, yang mana sebagian besar dari korban tersebut adalah warga sipil.

Sebelumnya Antropolog Papua dan peneliti di Georgetown University, Veronika Kusumaryati sempat menyatakan tanpa status resmi dari pemerintah saja, jumlah keberadaan aparat di Papua sudah seperti sedang diberlakukan Daerah Operasi Militer. 

Ia berkaca pada data kehadiran aparat di Papua yang dihimpunnya. Data yang diolah Veronika menyebutkan keberadaan aparat kini mencapai 15 personil per seribu penduduk. Angka ini menandingi jumlah aparat per penduduk di Aceh tak lama setelah status Daerah Operasi Militer berakhir. Saat itu rasionya mencapai 13 aparat per 1.000 penduduk. “Apa (Papua) jadi DOM terselubung?” kata Veronika kala itu.