(Sumber foto: Teras.id)

Keuskupan Timika menolak penetapan pemerintah yang mengelompokkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sebagai Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT). Penetapan ini bakal membuat keadaan di Papua yang sudah sering menjadi wilayah rawan konflik semakin runyam.

“Pertama, dengan label teroris ruang demokrasi yang selama ini mati suri akan benar-benar mati di Tanah Papua. Kedua, ‘Papua Tanah Damai’ yang selama ini diperjuangkan oleh pimpinan agama-agama dan masyarakat di Tanah Papua akan ternoda,” tulis pernyataan tertulis yang ditandatangani Administrator Keuskupan Timika Pastor Marthen Kuayo yang diterima hakasasi.id pada Sabtu (1/5).

Keuskupan Timika meminta pemerintah memberikan penjelasan siapa kelompok KKB yang sering disebut-sebut oleh pemerintah tersebut. Menurut mereka hingga saat ini identitas KKB masih samar dan menimbulkan banyak pertanyaan seperti. 

“Apakah KKB itu bukan sekelompok milisi ? Atau apakah KKB itu bukan TPNOPM yang ingin memisahkan diri dari Indonesia ? Atau mungkin sebuah kelompok yang lain sama sekali?” lanjut pernyataan tersebut. 

Sebelum penetapan KKB sebagai teroris ini berbagai insiden terjadi di sejumlah tempat di Papua seperti Puncak maupun Intan Jaya. Keuskupan Timika curiga ada skenario untuk membuat kondisi Papua tak aman sehingga kebijakan itu diambil.. 

Pihak keuskupan meminta pemerintah melakukan pendekatan dialogis dalam penanganan konflik di Papua untuk menghindari jatuhnya korban jiwa, terutama warga. 

Penetapan KKB sebagai teroris ini diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD pada Kamis lalu (29/4). Ia menegaskan penetapan ini sesuai dengan UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. 

Sebelum penetapan ini terjadi hanya beberapa hari setelah insiden penembakan di Beoga, Kabupaten Puncak yang menewaskan Kepala BIN Daerah Papua, Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha. BBC Indonesia memberitakan Juru Bicara TPN-OPM Sebby Sambom mengaku pihaknya bertanggungjawab atas penembakan tersebut.

Kabupaten Puncak dan Intan Jaya termasuk titik-titik konflik di Provinsi Papua sejak awal 2021 lalu.

Banyak pihak mengkritik penetapan KKB sebagai teroris ini. Mereka khawatir segala tindak kekerasan aparat yang terjadi di Papua bakal mengatasnamakan pemberantasan terorisme. Gubernur Papua, Lukas Enembe, pun menolak langkah pemerintah tersebut.