Ahdieh Ashrafi –
Freedom of Speech (flickr.com)

Tujuh Pasal UU ITE dianggap menjadi biang kerok kriminalisasi melalui media sosial. Koalisi Masyarakat Sipil mencatat pemidanaan menggunakan pasal-pasal ini mencapai 744 perkara dan yang berujung pemenjaraan mencapai 676 perkara. 

Sebanyak 23 organisasi masyarakat sipil mendesak revisi tujuh pasal dalam Undang-undang Informasi dan Transformasi Elektronik (UU ITE) yang dianggap biang kriminalisasi itu. Mereka mencatat pasal-pasal ini lebih banyak membawa mudharat bagi masyarakat. 

Laporan koalisi masyarakat sipil menyebutkan sejak 2016 sampai Februari 2020 , tingkat penghukuman menggunakan pasal-pasal kontroversial seperti pasal 27, 28, dan 29 pada beleid itu mencapai 744 perkara. Ada pun perkara yang berujung pada pemenjaraan mencapai 676 perkara. 

Sementara itu, merujuk data lembaga Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENet), sepanjang 2020 terdapat 84 kasus pemidanaan warganet, yang mana 64 kasusnya menggunakan pasal-pasal karet UU ITE. 

“Kenyataannya, aturan tersebut juga menyebabkan kriminalisasi yang sampai saat ini masih kerap terjadi bahkan menyebabkan pembatasan masyarakat akan akses informasi,” tulis Kertas Kebijakan Catatan dan Desakan Masyarakat Sipil Atas Kasus UU ITE. 

Dalam Kertas Kebijakan itu, koalisi menyorot tujuh pasal yang selama ini dianggap bermasalah. Berikut daftar pasal-pasal yang dianggap bermasalah:

Pasal Permasalahan

Pasal 26 ayat 3

“Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.” 

Definisi ‘informasi tidak relevan’ justru berpotensi mengganggu keterbukaan informasi publik. Misalnya saja pejabat pelaku kejahatan publik mengajukan penghapusan informasi negatif tentang dirinya, termasuk informasi yang diproduksi media pers.

Pasal 27 ayat 1 jo Pasal 45 ayat 1 terkait pidana kesusilaan

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”

“ Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Ayat 3 jo Pasal 45 ayat 3 terkait penghinaan dan pencemaran nama baik

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik 

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

istilah-istilah seperti ‘mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diakses’ tidak memiliki kejelasan rumusan dalam unsur pemidanaan.semuanya saling bertabrakan antara satu unsur dengan unsur lainya. 

tidak ada penjelasan terkait pelanggaran kesusilaan sehingga aparat dengan mudah melakukan kriminalisasi

pasal ini kerap digunakan sebagai cara menyerang kepada insan pers yang melakukan kritik kepada perusahaan atau lembaga negara.

Pasal 28 ayat 2 jo Pasal 45 A ayat 2 terkait kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). 

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal ini menjadi sorotan karena ketidakjelasan soal penggunaan istilah “antargolongan”.
Pasal 29 jo Pasal 45 B terkait ancaman kekerasan

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. 

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

Istilah ‘perundungan’ tidak memiliki definisi hukum yang jelas.
Pasal 36 jo Pasal 51 ayat 2

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. 

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pasal ini kerap digunakan untuk melakukan penahanan karena ancaman pidana di atas 5 tahun penjara.
Pasal 40 ayat 2a

Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat 2b

Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/ atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.

Pasal ini membuka kesempatan praktik kesewenang-wenangan pada  pemerintah untuk memutus akses informasi. Sementara itu tak ada prosedur baku dalam pelaksanaannya.
Pasal 43 ayat 3 dan ayat 6

Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap Sistem Elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

Penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana

Kewenangan diskresi kepada yang begitu besar kepada penyidik kepolisian untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan. 

Keleluasaan penuntut umum melakukan  penahanan terlalu besar, meski yang dijerat hanyalah perbuatan terkait penyampaian pendapat dan ekspresi.