Berbagai kebijakan pembangunan di Papua dianggap tidak membawa kesejahteraan bagi orang asli Papua (OAP). Mandeknya penuntasan pelanggaran HAM dan maraknya kekerasan pun membuat pembangunan di Papua gagal mensejahterakan penduduk asli. 

Indikasi kegagalan pembangunan di Papua ini terungkap dalam rilis penelitian ‘Pembangunan, Marginalisasi, dan Disintegrasi Papua’ yang digelar oleh Forum Akademisi Untuk Papua Damai (FAPD) bersama Imparsial. Penelitian itu menyebutkan salah satu sebab indikasi kegagalan itu adalah adanya marginalisasi terhadap masyarakat Papua.

Peneliti FAPD, Elvira Rumkabu, menyebutkan pemerintah selama ini mengesampingkan pendekatan budaya kepada masyarakat Papua. Sehingga gap paradigma pembangunan antara pemerintah dengan warga asli pun terjadi. 

“Dalam dialog ini juga diperlukan adanya sebuah pendekatan budaya, pendekatan pembangunan berbasis budaya yang spesifik,” jelasnya di Hotel Ashley, Menteng, Jakarta Selatan (26/4).

Pembangunan yang dijalankan dengan niat baik justru seringkali tidak disambut baik oleh warga Papua sendiri. Kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah di Papua dianggap tidak mensejahterakan OAP dan juga diiringi dengan kekerasan.

Contohnya, pembangunan Papua telah berhasil mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Namun peningkatan ini masih jauh dengan peningkatan rata-rata IPM Nasional. Selain itu juga kabupaten dengan IPM yang paling rendah adalah kabupaten-kabupaten yang populasinya 80-90% OAP. 

Tak ayal jika warga asli Papua menganggap pembangunan dilakukan bukan demi kesejahteraan mereka. Makanya resistensi masyarakat Papua terhadap kebijakan pemerintah terjadi.

Masyarakat Papua sendiri memiliki identitas yang membedakan dirinya dengan suku lain. Tak ayal, jika situasi mereka kini yang termarjinalkan menyebabkan OAP ingin menyatakan kemerdekaannya. Dialog, kata Elvira, menjadis arana efektif untuk mengatasi hal ini. 

“Belum ada mekanisme yang menjembatani kesenjangan paradigma ini. Oleh karena itu, dialog-dialog yang dilakukan itu dapat menjadi strategi untuk mengisi gap tentang apa sebenarnya paradigma yang tepat untuk melihat pembangunan Papua serta juga untuk menjembatani komunikasi dan paradigma ini,” ungkap Elvira.

Perwakilan Aliansi Mahasiswa Papua, Michael Himan, menyebutkan permasalahan kekerasan yang berada di Papua seharusnya menjadi perhatian pemerintah dalam melakukan pendekatan. Ia menyatakan bahwa melihat Papua bukan hanya melihat pembangunan tapi juga sejarahnya.

Kekerasan HAM di Papua tidak pernah diselesaikan secara tuntas. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya impunitas yang diterima oleh pihak tentara yang melakukan tindakan kriminal dan justru juga mendapatkan kenaikan pangkat. Sementara korbannya tidak mendapatkan perhatian.

“Kenapa warga Papua selalu anggap pemerintah Indonesia ini sebagai penjajah? Karena kondisi soal pelanggaran HAM,” jelasnya.