Petani penggarap lahan tidur di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur digusur aparat. Penggusuran ini dianggap melanggar HAM karena tanpa pemberitahuan. 

Sejumlah tentara melakukan penggusuran terhadap sebanyak 20 anggota kelompok tani penggarap lahan di desa Pulau Negara, Kecamatan Buay Pemuka Peliung. Mereka melakukan pengusiran terhadap petani dari 24 Februari lalu tanpa peringatan apapun. Pada 3 Maret 2021 kawasan lahan tersebut telah selesai digusur. 

Penggusuran ini dilakukan di lahan garapan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Lahan itu merupakan tanah kosong tidak produktif yang berada di wilayah PT. Musi Hutan Persada. Pada tahun 2005 kelompok tani mulai menggarap lahan tersebut dan menanaminya dengan ubi, singkong, pisang dan tanaman karet. 

Dari lahan seluas 8.324,5 hektare, 20 anggota tani hanya menggarap sebesar 1.086,7 Ha dengan persetujuan dan tanpa keberatan dari pihak PT Musi Hutan Persada. Pihak perusahaan hanya mengingatkan untuk tidak menggarap di bagian wilayah garapan Perusahaan. 

Pada 18 Maret 2012 anggota kelompok tani telah mengurus izin kelolah tanah melalui Surat Nomor: 02/III/2012 yang diajukan untuk Bupati Ogan Komering Ulu Timur dan telah diteruskan kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia, melalui Surat Nomer: 522/361/II/2021.

Saat proses ini berlangsung, penggusuran terjadi. Alhasil lahan itu rata dengan tanah karena diinjak-injak tentara padahal sudah ada tanaman produktif yang ditanam dan memiliki nilai ekonomi ketika Kerugian biaya tanam dan perawatan yang dialami oleh para anggota tani mencapai Rp 445.500.000. 

Pengacara Firma Hukum Lokataru Sandhi Yudha menganggap penggusuran yang dilakukan tanpa komunikasi ini telah melanggar perundangan. Pasal 9 Ayat 1 UU Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup, bertahan hidup dan mempertahankan taraf kehidupannya.” 

Penggusuran yang dilakukan menjadi bentuk dari pengabaian dari hak-hak Masyarakat Kelompok Tani dalam mendapatkan standar kehidupan yang layak,” ucap dia.