Distribusi cairan Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD) untuk pasien cuci darah diduga diselewengkan. Keterlambatan distribusi akibat penyelewengan ini mengancam nyawa pasien cuci darah.

Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCDI) mengungkap dugaan penyelewengan ini dalam surat pengaduan kepada Menteri Kesehatan Indonesia Budi Gunadi Sadikin. Ketua Umum KPCDI Tony Richard Samosir menyebutkan distribusi obat atau cairan ke pasien yang tidak terlaksana dengan baik. 

Cairan CAPD seharusnya dikirimkan ke rumah pasien oleh PT Enseval Putera Megatrading selaku pihak distributor. Namun pengiriman itu tidak dilakukan. Data KPCDI menyebutkan sengkarut distribusi terjadi di 19 RS di Indonesia. 

Bahkan RS Hermina Bekasi sudah dua kali melayangkan surat ke PT Enseval untuk melakukan distribusi cairan CAPD ke rumah pasien akan tetapi sampai hari ini belum mendapatkan respon signifikan. 

Tony menganggap PT. Enseval Putera Megatrading melakukan tindakan diskriminasi sehingga pendistribusian yang tidak merata. Misalnya, di sebagian rumah sakit, perusahaan itu mendistribusikan cairan CAPD sampai ke rumah pasien. Disisi lain, mereka justru tidak melakukan hal yang sama bagi pasien gagal ginjal kronik di rumah sakit lainnya.

“Menteri Kesehatan harus bertindak tegas kepada PT Enseval. Hal ini perlu dilakukan karena pendistribusian cairan CAPD bagi pasien sedianya telah diatur dalam banyak kebijakan,” kata Tony di Jakarta, Selasa (27/4). 

Distribusi cairan CAPD bagi pasien diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik lndonesia No: HK.01.07/MENKES/27412018 tentang Uji Coba Tatalaksana Penyakit Ginjal Tahap Akhir Dalam Rangka Peningkatan Cakupan Pelayanan CAPD.

Selain itu juga diatur dalam Permenkes No: 812/MENKES/PER/VI/2010 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Serta Permenkes No. 52 dan 54 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.

Distribusi cairan ini juga sudah disetujui oleh Badan POM sesuai Peraturan Badan POM No: 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) pada setiap tahapan operasional dan bertanggung jawab atas jaminan mutu produk dan keamanan pendistribusian serta penggunaannya.

“Kejadian ini mengindikasikan adanya dugaan penyelewengan kebijakan dan kerugian keuangan negara. Parahnya, pasien sebagai pihak yang paling dirugikan secara materi atas kejadian tersebut,” ujarnya.

Selama ini negara menanggung consumables dan jasa pada pelayanan CAPD sebesar Rp7,5 juta per bulan per pasien. Aturan tarif Non INA-CBG menyebutkan semuanya pembiayaan ini sudah termasuk pendistribusian obat langsung ke pasien. Hal ini dikarenakan berat cairan seluruhnya yang harus dibawa tiap pasien mencapai 280 kilogram yang terdiri dari 20 box cairan dianeal.

Selama ini banyak pasien yang tidak bisa mengambil cairan tersebut karena terkendala masalah biaya. Mereka bahkan saling patungan uang untuk menyewa mobil box mengingat berat cairan yang tidak memungkinkan menggunakan kendaraan kecil.

“Angka yang sudah dibayarkan oleh negara kemana karena hak pasien tidak terpenuhi,” tanya Tony.

Ia pun mendesak agar PT Kalbe Farma dan PT Enseval Putera Megatrading sebagai pihak distributor bertanggung jawab dalam mendistribusikan obat atau cairan CAPD tersebut ke rumah pasien, baik di RS Hermina Bekasi dan sejumlah RS lainnya..

“Besar harapan kami pengaduan ini dapat diterima sehingga hak-hak pasien gagal ginjal tahap akhir dapat kami perjuangkan bersama-sama dan juga turut mensukseskan program pemerintah dalam hal peningkatan cakupan pelayanan CAPD dan pengendalian defisit yang dialami oleh BPJS Kesehatan,” pungkasnya.