Kantor Hukum dan HAM Lokataru menyorot pernyataan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Kamis (15/4)  soal pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember 2020 merupakan pelaksanaan dari Perppu Nomor 2 Tahun 2020 secara imperatif. 

Padahal Pasal 210A perppu tersebut menjabarkan soal penundaan pelaksanaan pilkada akibat bencana non-alam. “Sehingga apabila ketentuan dalam Pasal 201A Perppu 2/2020 dibaca dan dipahami secara utuh, maka pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 pada bulan Desember 2020 sebagaimana diatur dalam Pasal 201A ayat 2  Perppu 2/2020, tidaklah bersifat mutlak,” seperti tertulis dalam pernyataan Lokataru.

Lokataru melihat keputusan pemerintah dan lembaga negara lain untuk tetap melanjutkan Pilkada Serentak 2020 abai akan kondisi pandemi.  “Para tergugat telah secara sadar dan sengaja, memilih untuk melanjutkan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19 yang belum terkendali, dan oleh karenanya mengabaikan peluang berupa mekanisme penundaan tahap Pilkada Serentak 2020, yang telah diakomodir dalam Pasal 201A ayat 3 Perppu Nomor 2 Tahun 2020.”

Selain itu, Lokataru juga mengkritik Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menyatakan tindakan pemerintah melanjutkan pilkada serentak 2020 di masa pandemi bukan tindakan administrasi pemerintahan, Kamis (15/4).

“Perbuatan Para Tergugat (pemerintah dan lembaga penyelenggara negara lain) dalam melanjutkan Pilkada Serentak 2020 adalah Tindakan Administrasi Pemerintahan yang dapat diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga Majelis Hakim telah keliru dalam menjatuhkan putusan,” seperti tertulis dalam pernyataan Lokataru. 

Lokataru menjelaskan keputusan untuk menunda atau melanjutkan merupakan bagian dari Tindakan Administrasi Pemerintahan karena didasari keputusan bersama antara pemerintah, KPU, dan DPR dalam rapat dengar pendapat. Mekanisme tersebut menurut Lokataru sesuai dengan istilah Tindakan Administrasi Pemerintahan yang diatur Pasal 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Gugatan terkait kesepakatan bersama melaksanakan Pilkada Serentak 2020 ini bermula akan keresahan sejumlah tokoh yang resah akan pemerintah yang terkesan memaksa penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 kala kasus Covid-19 terus meninggi. 

Para pengaju perkara tersebut adalah wartawan senior dan aktivis HAM Ati Nurbaiti, aktivis HAM dan Direktur Yayasan Jurnal Perempuan Atnike Nova Sigiro yang merupakan, eks ketua PP Muhammadiyah Muhammad Busyro Muqoddas, pegiat hak atas kesehatan  Irma Hidayana, dan aktivis HAM  Elisa Sutanudjaja. Mereka menggugat KPU, Kementerian Dalam Negeri, DPR, Bawaslu, dan DKPP  pada 5 November 2020, di PTUN Jakarta.