Konflik dan kekerasan menghambat vaksinasi di Papua. Pelaksanaan protokol kesehatan di pengungsian pun mengendur. 

Dinas Kesehatan Provinsi Papua menyebut konflik dan kekerasan menjadi salah satu kendala dalam program vaksinasi di provinsi itu. Konflik antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dengan aparat di Beoga beberapa waktu lalu menyebabkan terhentinya program vaksinasi di wilayah tersebut. 

“Untuk di Beoga sendiri sementara pemberian vaksinasi sementara dihentikan karena memang orang-orangnya sudah sebagian besar mengungsi semua,” kata Penanggungjawab Program Imunisasi Provinsi Papua Yasman pada forum virtual “Papua Monthly Update” yang diselenggarakan hakasasi.id pada Selasa (27/4).

Ia mengimbau pihak keamanan bisa menjaga membantu memulihkan keamanan agar vaksinasi bisa kembali berjalan. “Itu jadi PR untuk pihak keamanan agar tenaga-tenaga kami di lapangan bisa kembali merasa aman dan melaksanakan program kesehatan seperti biasa,” kata Yasman. 

Yasman juga menjelaskan kendala pelaksanaan protokol kesehatan saat warga harus mengungsi. Misalnya, kata dia, orang mestinya ganti masker setiap hari dua kali misalnya, mungkin disana hal tersebut tidak terjadi dan masker dipakai sepanjang hari. 

Vaksinasi di Papua sudah dimulai sejak akhir Januari 2021. Dari total sekitar 1,9 juta warga yang menjadi target vaksinasi hingga kini jumlah cakupan vaksinasi mencapai 5,37 persen pada vaksinasi pertama dan 3,17 persen untuk vaksinasi kedua.

Sejumlah kekurangan pun terungkap saat program vaksinasi berjalan. Pada 20 April, Kumparan melaporkan enam kabupaten yakni Supiori,Deiyai, Nduga, Mamberamo Tengah, Yahukimo, dan Puncak Jaya belum melaksanakan vaksinasi untuk kelompok prioritas lansia.

Yasman menjelaskan terlambatnya vaksinasi untuk kelompok prioritas lansia di enam kabupaten itu karena jumlah vaksin yang terbatas. Kelompok lansia ini karena bersaing dengan kelompok prioritas lain seperti nakes dan petugas pelayan publik. 

“Mereka ketemu dengan pelayanan publik, yang memang (juga) sasarannya besar, sementara vaksin yang kita terima masih sedikit, itu yang menjadi masalah. Jadi mereka belum bisa move on ke lansia karena yang pelayanan publik ini harus dipikirkan juga dosis 1 dan dosis 2-nya,” kata Yasman. 

Sejak program vaksinasi berjalan, Provinsi Papua mendapat 224.100 dosis Sinovac, sementara itu 8.500 dosis vaksin AstraZeneca diperuntukan untuk aparat.

Masalah lain yang ditemukan selama program vaksinasi adalah kendala teknis seperti kurangnya sumber daya manusia ketiadaan rumah sakit, di Kabupaten Puncak juga rusaknya tepat penyimpanan vaksin di Kabupaten Nduga.