Intimidasi terhadap jurnalis Papua, Victor Mambor, kian menguatkan dugaan adanya kesengajaan membungkam akses dan jalur informasi di Papua. Gelapnya informasi bisa menjadi kondisi sempurna untuk mengubur kondisi kekerasan dan pelanggaran HAM di ujung timur Indonesia itu.

Dengan mudah orang bisa menduga ada yang tak suka dengan peran yang dilakukan Victor di Papua. Pemimpin Umum Tabloid Jubi dan laman daringnya, jubi.co.id, ini telah berhasil membuka mata kita pada sudut pandang lain kondisi di Papua. Informasi yang dikelola oleh Victor ini mampu menjadi pembanding atau konfirmasi lanjutan dari sumber berita yang selama ini hanya didominasi oleh pernyataan aparat.

Teror diterima Victor pada Rabu lalu (21/4). Mobilnya dirusak oleh orang tak dikenal. Pukulan benda tumpul membuat retak dan bolong kaca mobil itu dan coretan tanpa arti digoreskan pada pintunya. 

Sebelum perusakan terjadi, ia sudah menerima intimidasi berupa ancaman pelaporan tindak pidana, serta ancaman lainnya melalui media sosial maupun pesan pribadi. 

Datangnya teror dan intimidasi bukan perkara asing bagi Victor. AJI mencatat dalam Data Kekerasan Terhadap Jurnalis, Victor mengalami doxing di media sosial twitter oleh akun Dapur (@antilalat) pada 22 Agustus 2019 lalu. Ia dituding menjadi penghubung antara sayap OPM di luar negeri dengan anggota lainnya di Papua. 

Victor bukan satu-satunya jurnalis Papua yang mendapat intimidasi dan mengalami kekerasan. Catatan yang sama menyebutkan tiga wartawan Papua, Beny Mawel (Koresponden The Jakarta Post dan Jubi), Hengky Yeimo (Jurnalis Jubi), dan Ardi Bayage (jurnalis Suara Papua) juga mendapat kekerasan, intimidasi, larangan meliput, hingga pengusiran saat hendak meliput pembukaan posko eksodus mahasiswa Papua di halaman Auditorium Uncen, Abepura, Senin (23/9/2019) di Jayapura, Papua.

Pada 27 November 2020, kekerasan juga menimpa jurnalis perempuan Ketua Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI), Olha Mulalinda. Tanpa diduga segerombolan massa  di tengah peringatan kemerdekaan Republik West Papua di Sorong menyerang Olha. 

Catatan ini menunjukkan betapa upaya mewujudkan terang di Papua selalu berisiko terhadap kekerasan. 

Namun upaya membungkam informasi di Papua tak hanya dilakukan dengan gaya macam ini. Pemerintah sendiri membatasi akses jurnalis asing yang hendak meliput Papua. Aturan birokrasi mewajibkan mereka harus mendapatkan dokumen Clear House untuk masuk ke Papua. Setelah surat itu ada di kantong, mereka pun tetap akan dipantau oleh aparat. 

Alasan birokrasi ini yang kemudian dipakai Pemerintah Indonesia untuk mengusir Kepala Biro BBC Indonesia, Rebecca Alice Henschke, ketika meliput gizi buruk dan campak di kabupaten Asmat pada Februari 2018 lalu. 

Alhasil selama ini mayoritas pemberitaan Papua lebih didominasi keterangan pers dari aparat atau pejabat pemerintah. Monopoli informasi ini semakin mempersulit publik untuk mendapatkan sumber informasi yang obyektif.

Tak cukup dengan pembatasan kerja jurnalistik di Papua dan intimidasi terhadap para jurnalis yang meliput di sana. Pemerintah Indonesia juga pernah melakukan pemblokiran akses interner di Papua pada pertengahan 2019 lalu. Tindakan yang dilakukan demi menggelapkan informasi dan kondisi di Papua saat itu. 

Kala itu terjadi demonstrasi besar di Fakfak, Sorong, Manokwari, Jayapura, dan beberapa kota lainnya sebagai buntut protes terhadap aksi rasialisme aparat kepada mahasiswa Papua di Jawa Timur pada Agustus 2019. Akses internet baru berangsur dikembalikan mulai September 2019. 

Sejumlah LSM menggugat kebijakan ini ke PTUN Jakarta dan berhasil memenangkan gugatan atas aksi pemerintah pada Juni 2020. Tapi toh hal tersebut tampaknya tak membuat Pemerintah Indonesia mau mengakui kesalahannya. Gugatan ini juga tak berdampak atas peristiwa yang telah terjadi atau rentetan peristiwa lainnya. 

Namun paling tidak,hukum menunjukkan keberpihakannya bahwa membuat terang informasi dan juga komunikasi di Papua adalah kewajiban yang harus dilaksanakan pemerintah. Putusan PTUN seharusnya membuat informasi tentang Papua kian terang. 

Tapi nyatanya upaya membuat terang ini terus dibungkam dengan cara lain, yakni mengintimidasi jurnalis.

Jika ini dibiarkan terus terjadi maka realita yang terjadi di Papua akan kian gelap di mata Indonesia maupun dunia.