Sebanyak 20 mahasiswa Sekolah Tinggi Ekonomi Indonesia Membangun (Inaba) Bandung diskors karena menuntut keringanan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan transparansi keuangan kampus. Dampak ekonomi karena pandemi dijawab oleh represi kampus.

Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Persatuan Mahasiswa Hukum Indonesia, Agil Octa, menyayangkan sikap kampus yang dianggapnya represif. Menurutnya tuntutan mahasiswa itu memiliki latar memburuknya ekonomi keluarga mereka saat pandemi Covid-19. 

Para mahasiswa ini sebelumnya melakukan aksi sebanyak enam kali selama bulan Juni hingga Desember 2020. Aksi ini sebagai imbas dari buntunya mediasi tuntutan keringanan UKT.

Agil mengatakan pihak kampus justru menanggapi aksi protes itu dengan surat keputusan skors yang jatuh pada 13 Januari 2021. Kampus menjatuhkan hukuman seragam kepada 20 mahasiswa tersebut. 

Tanpa adanya surat pemanggilan atau surat peringatan 1 dan 2, pada tanggal 13 Januari langsung secara sepihak dikeluarkan surat keputusan (SK) skorsing. Tanpa dimintai keterangan terlebih dahulu, dan di SK tersebut tidak dicantumkan apa saja kesalahan yang dilakukan oleh 20 mahasiswa ini,” kata Agil kepada Hakasasi.id, Rabu (21/4).

Para mahasiswa meminta upaya mediasi melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IV Jawa Barat guna membicarakani keputusan skorsing tersebut. Namun dua kali surat mediasi dilayangkan, pada 1 Maret dan 14 April 2021, pihak kampus urung menghadiri mediasi.

Agil mengatakan para mahasiswa meminta kampus mencabut surat keputusan dan memberikan dispensasi akademik.

“Kami meminta dispensasi akademik dalam pemenuhan hak-hak akademik Para Korban selama masa skorsing yang telah dilewati,” kata Agil.