Konflik lahan di Mandalika terjadi sejak 1990-an. Konflik ini terus berlanjut ketika korporasi memiliki kebiasaan mengerahkan aparat untuk intimidasi, kriminalisasi, perusakan, dan pemaksaan.

Temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebutkan konflik lahan di Mandalika terjadi sejak lahan itu dikelola oleh Lombok Tourism Development Corporation (LTDC) pada tahun 1990-an. Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara menyebutkan penelusuran lebih jauh pelepasan lahan oleh warga dilatari praktik kotor korporasi.

Kala itu LTDC melakukan intimidasi kriminalisasi, perusakan dan pemaksaan demi menguasai lahan warga. Hal itu belum ditambah dengan manipulasi harga kompensasi tanah.

Pada krisis 1998, LTDC termasuk perusahaan yang dilikuidasi negara sehingga kepemilikan aset dan lahannya dikuasai Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

“Kemudian oleh BPPN (lahan LTDC) jadi klaim milik negara, makanya muncul banyak Hak Pengelolaan Lahan (HPL),” kata Beka dalam forum virtual bertajuk Bencana Alam di NTT & Proyek Hutang Mandalika di NTB: Perspektif Keadilan Sosial, Gender, dan Iklim yang diadakan Public Virtue Institute,  Minggu (18/4).

Hak Pengelolaan Lahan yang dimiliki PT. Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), perusahaan yang kini mengelola KEK Mandalika, berasal dari pelepasan lahan yang dilakukan LTDC.

Menilik sejumlah surat pelepasan hak (SPH) dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) diketahui sejumlah warga memang melepaskan lahannya ke LTDC.

Di masa ITDC, konflik lahan pun terjadi karena sejumlah hal. Beka menemukan beberapa pemilik lahan mengaku tak mempunyai hubungan waris dengan penjual lahan. Para pemilik pun memiliki sejumlah alat bukti kepemilikan seperti pipil atau iuran pembangunan daerah (IPEDA).

“Banyak sekali kemudian alat bukti yang dimiliki warga yang menjadikan mereka tetap kukuh bahwa lahan itu belum pernah dijual ke LTDC atau ITDC,” kata Beka.

Namun ITDC merasa memiliki hak untuk menggarap lahan justru menggunakan aparat guna menyelesaikan masalah.

“Jadi alih-alih menyelesaikan sengketa lahan dengan mekanisme lain”, kata Beka. “Kemudian ITDC  melaporkan warga yang masih menempati secara fisik di lahan yang diklaim mereka ke polisi,” tambahnya.

Pemerintah Gagap

Komnas Ham pun menilai pemerintah gagap menanggapi isu dugaan pelanggaran HAM yang dilaporkan para pelapor khusus PBB dalam pembangunan proyek pariwisata Mandalika. Seharusnya, imbuh dia, jadi perhatian internasional ketika balapan, tapi sebelum balapan sudah jadi perhatian internasional karena ada pelapor khusus.

Beka memperingatkan  pemerintah dan BUMN yang mengerjakan proyek infrastruktur besar selalu memegang panduan prinsip bisnis dan HAM PBB. Hal ini perlu menjadi perhatian agar tak mencoreng nama Indonesia di dunia internasional.

“Jangan lupa Indonesia anggota dewan HAM untuk kelima kalinya berturut-turut,” kata Beka.