Badan Pertanahan Nasional mencabut sebanyak 761 NIB dan 24 SHM pihak asing yang diduga terlibat mafia tanah di Kabupaten Tangerang, Banten. Namun pencabutan ini belum menuntaskan masalah mafia tanah. Warga Babakan Asem yang menjadi korban penyerobotan lahan oleh mafia tanah belum mendapatkan kejelasan status kepemilikannya. 

Pencabutan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) ini terungkap dalam pertemuan antara warga Babakan Asem dengan BPN di kantor ATR/BPN pada Senin lalu (12/4). Salah seorang warga Babakan Asem yang tanahnya menjadi korban penyerobotan mafia tanah, Heri Hermawan, menganggap pencabutan itu sebagai langkah maju BPN untuk mengungkap mafia tanah. 

Heri sendiri mengaku telah terbit surat pemberitahuan bahwa ada NIB dan SHM yang telah dibebaskan. Sayangnya pihak BPN belum memastikan pencabutan ini dan memberi kepastian atas status warga yang menjadi korban penyerobotan. 

Namun, kami tidak tahu apakah itu termasuk NIB dan SHM milik kami . Yang kami inginkan adalah pernyataan sah pembatalan atas NIB dan SHM kami. Hal ini kami minta, demi menjamin kejadian ini tidak akan lagi terjadi di kemudian hari” tambah Heri.

Heri bersama 18 perwakilan korban penyerobotan tanah di Babakan Asem mendatangi BPN Kabupaten Tangerang untuk meminta kejelasan soal status tanah mereka, yakni 15 Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dan 4 Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan luas tanah total 108.359 m2. 

“Saya dan teman-teman bolak-balik ke sini dari Agustus semua demi mendapatkan kembali hak atas lahan, saat ini kami hanya ingin mengetahui status pembatalan tanah. Kami hanya ingin bukti konkret bahwa semua NIB dan SHM yang terbit atas nama orang lain telah dicabut atau dibatalkan” ungkap Heri. 

Polemik tanah warga ini bermula pada Agustus 2020 lalu, Heri Hermawan beserta puluhan warga Babakan Asem melaporkan kasus penyerobotan tanah di atas lahan milik mereka. Laporan ini bermula saat terbitnya NIB dan SHM atas nama A. Gozali, Benjol, Hendry dan Vreddy.

Operasi penyerobotan tanah terus menghantui dan merugikan para pemilik tanah yang sah. Tidak hanya nyaris kehilangan lahan milik mereka, kriminalisasi dan intimidasi tak luput dirasakan oleh warga Babakan Asem yang terus memperjuangkan lahan-lahan tersebut. 

Setelah proses panjang pelaporan juga penyelidikan yang dilalui oleh warga Babakan Asem, kini mulai terlihat titik terang untuk mereka. 

Pernyataan keputusan pembebasan dan pencabutan atas NIB dan SHM yang telah terbit merupakan salah satu komponen penting dalam proses ini. Pihak pemerintah sebagai otoritas memiliki wewenang untuk membatalkan pernyataan-pernyataan yang telah terbit. 

Guntoro, kuasa hukum dari Firma Hukum Lokataru yang mendampingi mereka menyebutkan Pasal 66 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan ketentuan mengenai pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Tindakan pencabutan dan pembatalan dalam dilakukan apabila terdapat cacat wewenang, prosedur, dan/atau substansi. 

Jika KTUN dibatalkan maka pemerintah menetapkan KTUN baru. Pembatalan KTUN dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan KTUN. Keputusan pembatalan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dan atas pejabat dilakukan paling lama 5 hari kerja sejak ditemukannya alasan pembatalan dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pembatalan. 

Tidak perlu ada pemberitahuan via media massa, kami hanya meminta kejelasan kapan waktu pembatalan dan penetapan keputusan baru. Supaya, setelah ini para korban penyerobotan tanah bisa segera melakukan pendaftaran ulang untuk klaim lahan mereka dengan aman,” tutup Guntoro.