Ambisi pemerintah mengebut pembangunan megaproyek pariwisata Mandalika senilai 3 miliar dollar AS dinilai menepikan isu kebencanaan dan HAM. 

Pemerintah memulai megaproyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika sejak masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui  penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2014. Peraturan pemerintah itu menetapkan luasan lahan yang ditargetkan menjadi KEK, sebesar 1.035,67 hektar  di Kecamatan Pujut.

Presiden Joko Widodo pun mendudukkan Mandalika jadi salah satu proyek ambisius di sektor pariwisata. Ia mencanangkan 10 Bali Baru, diantaranya Mandalika, Danau Toba, dan Labuan Bajo.

Penetapan ini diikuti sejumlah peraturan di tingkat nasional dan daerah terkait rencana percepatan pembangunan KEK Mandalika yang dituangkan dalam Buku III RPJMN (2015 – 2019)  mengenai pengembangan potensi ekonomi wilayah Nusa Tenggara. RPJMN tersebut mengamanatkan penyiapan KEK Mandalika sebagai pusat MICE bertaraf internasional, dan peningkatan  logistik dan produktivitas industri kreatif. 

Namun nafsu pemerintah mengebut pembentukan KEK Mandalika ini seolah abai dengan keadaan alam kawasan tersebut yang terbilang rawan bencana. 

Merujuk Kajian Resiko Bencana (KRB) Kab Lombok Tengah (2017 – 2021) yang ditandai oleh beberapa poin seperti: Belum adanya Peraturan tentang Penanggulangan Bencana serta Rencana Penanggulangan Bencana, belum adanya mekanisme penyebaran Informasi Kebencanaan dan integrasi informasi hingga tingkat nasional. 

Selain itu juga Rencana Tata Ruang Tata Wilayah Lombok Tengah yang tidak mempertimbangkan informasi ancaman bencana dan pengurangan risiko bencana (PRB), serta Minimnya sumber daya bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD); baik dana, sarana, prasarana dan personel.

Pada 2019, Badan Meteorologi,  Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Mataram sempat menyatakan Lombok Selatan menyimpan potensi gempa megathrust dengan kekuatan 8,5 magnitudo, serta gelombamg tsunami setinggi 20 meter. Potensi ini diperhitungkan melalui simulasi pemodelan tsunami.

“Kalau (Lombok) selatan kurang lebih 3-5 kilometer rendaman tsunaminya, termasuk rendamannya mengenai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika,” kata Kepala BMKG Mataram Agus Riyanto,  seperti diberitakan Tirto.id.

Merujuk sejarah dan penelitian, Agus mengatakan gempa besar pernah terjadi di perairan Selatan Lombok sekitar 500-1000 tahun yang lalu. Hal tersebut dibuktikan melalui pengamatan pada pasir yang tersisa dari bencana tsunami di masa lampau. 

Potensi gempa ini juga diperkuat hasil studi Ron Harris dan Jonathan Major dari Brigham Young University. ]Harris dan Major menyebutkan setiap tahunnya, Lempeng Lombok tertekan lempeng Indo-Australia sepanjang 35 meter. Jika lempeng ini tak mampu menahan tekanan, maka berpotensi menyebabkan gempa megathrust dengan kekuatan minimal 9 magnitudo dan maksimal 9,5 magnitudo. 

Rawannya tingkat bencana tak diimbangi kemampuan mitigasi yang memadai. Situs inaRISK milik badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mengukur risiko bencana wilayah-wilayah di Indonesia, menilai tingkat kapasitas daerah Lombok Tengah menghadapi bencana tergolong rendah.

Adapun pihak ITDC, selaku pengembang hanya menyiapkan pedoman tata bangunan yang dibuat vertikal, agar dapat membelah tsunami. Serta diimbau untuk menyiapkan kolam atau laguna untuk mencegah tsunami. 

Di samping itu, ITDC juga tak pernah mempublikasikan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) kepada publik.

Isu HAM

Pembangunan proyek Mandalika juga disinyalir abai dalam isu HAM. Pada Agustus 2020 lalu, Komnas HAM menerima aduan dari Law Office 108 mengenai sengketa lahan antara masyarakat Kecamatan Kuta, Kabupaten Lombok Tengah atas nama Yustin Oktari Ningsih, dan kawan-kawan dengan PT. ITDC sehubungan dengan pembangunan Sirkuit MotoGP Mandalika.

Seusai menerima laporan tersebut Komnas HAM menerbitkan Surat Tanda Penerimaan Laporan No. 005/STPL-KH/VIII/2020. Dalam surat tersebut, Komnas HAM meminta rencana penggusuran terhadap tanah masyarakat yang masih bermasalah dengan pihak PT ITDC, pasalnya PT ITDC akan melakukan penggusuran warga pada tanggal 24 Agustus 2020, seperti informasi yang dihimpun saat webinar “Polemik Tanah Mandalika” yang dilakukan pada 21 Agustus 2020. 

Ini bukan pertama kalinya PT ITDC melakukan penggusuran terhadap warga di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK Mandalika). Pada tahun 2017, sekitar 30 kepala keluarga yang tinggal di Dusun Ujung Lauk. Desa Kuta Pujut Lombok Tengah digusur tanpa adanya sosialisasi dan koordinasi dengan pemerintah desa. 

Pada 2018, PT ITDC melakukan penggusuran bangunan usaha dengan kawalan anggota kepolisian NTB, padahal lahan dan bangunan tersebut masih dalam status quo karena belum ada putusan dari Mahkamah Agung. 

Merujuk Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Praya, masih ada total 5 perkara yang masih bergulir dan melibatkan PT ITDC.