Negara punya jatah dari pencairan asuransi kecelakaan pesawat. Jatah ini diatur ICAO (International Civil Aviation Organization) dalam klausul wajib yang harus di-cover asuransi. Jatah ini dapat diklaim untuk mengganti sebagian biaya penyelamatan, pencairan, dan investigasi kecelakaan yang ditanggung APBN.

“Meskipun itu adalah tugas Negara, tapi Negara jadi memiliki hak untuk mengklaim juga, karena hak ini timbul setelah penggunaan biaya search and rescue yang menggunakan APBN,” ucap Konsultan Asuransi Pesawat, Sofian Pulungan, dalam kanal youtube #NgeHAMtam bersama Founder Lokataru, Haris Azhar pada Senin (29/3).

Lalu seperti apa seluk beluk jatah asuransi kecelakaan pesawat untuk negara, berikut petikan wawancaranya:

Apakah asuransi ini wajib untuk semua maskapai di Indonesia?

Wajib, karena tidak ada maskapai yang mendapat izin terbang jika tidak mengikuti peraturan ini. Karena, ini bukan hanya peraturan Negara saja, tapi peraturan atau standar internasional, yaitu ICAO (International Civil Aviation Organization), semacam badan PBB untuk penerbangan.

Jadi, tidak hanya pihak maskapai yang turut serta, tetapi pihak asuransi juga ikut serta memberikan premi kepada perusahaan-perusahaan maskapai, setelah maskapai membayar. Jadi, siapapun yang punya pesawat (perusahaan maupun perorangan) harus punya asuransi. Lalu, misal ada pesawat jatuh, jenis kecelakaan apa yang bisa dapat asuransi?

Sofian Pulungan

Benar. Jenis kecelakaan seperti, pesawat yang terjatuh, terbakar, kemudian pendaratan darurat sehingga patah nose-wheelnya (pesawat mengalami kerusakan) dan pesawat yang hilang. Ini dibagi ke dalam dua kategori, yaitu partial loss (kerusakan sebagian) dan total loss. 

Jadi setiap pesawat yang mengalami kecelakaan, baik jatuh, hilang dan rusak. Itu mereka berhak mendapatkan jaminan dari pihak asuransi kan? Lalu bagaimana skema pencairannya?

Biasanya tahapannya, pihak maskapai mengajukan klaim, lalu perusahaan asuransi menunjuk badan-badan penyelidik independen yang menyelidiki penyebab pesawat rusak. Ini semua sudah tertulis di dalam kontrak. Selanjutnya, hasil investigasinya diberikan kepada maskapai, beserta dengan kalkulasi nominal kerusakannya. Lalu, ditinjau kembali oleh asuransi, baru pencairan. 

Selama ini, kita tidak pernah tau tentang investigasi kecelakaan pesawat dari asuransi. Yang semua tau hanya mengenai KNKT.

Sebenarnya tidak ada kewajiban untuk mengumumkan mengenai investigasi pesawat, tapi itu berlangsung. Lalu, masalah KNKT, itu memang sudah kewajiban mereka turun setiap ada kecelakaan. Mereka dibayar Negara, untuk memeriksa, bukan mengadili. Selain itu, ada Basarnas yang pertama kali menuju TKP untuk penyelamatan. 

Jadi, ada tugas Negara ya dalam menangani kecelakaan pesawat?

Iya, sesuai dengan ICAO, Negara sebagai otoritas memiliki wewenang untuk melakukan penanganan di detik-detik awal kecelakaan terjadi. 

Jadi, Negara sebagai otoritas memobilisasi penyelamatan manusia dan mencegah dampak buruk dari kecelakaan yang terjadi. Ini bagian dari pelayanan negara untuk kesiapsiagaan mereka. 

Iya, jadi dalam kasus kecelakaan pesawat setelah semua diselidiki, maka bisa diklaim. Yang paling cepat adalah klaim atas pesawat, yang paling lambat adalah penumpang dan search & rescue. 

Sesuai ya dengan apa yang Bapak katakan di awal, bahwa pada poin lima ada kewajiban untuk asuransi search & rescue, atau BASARNAS-nya ya kira-kira. Artinya, Negara juga seharusnya mendapat uang klaim ya? 

Iya benar. Meskipun itu adalah tugas Negara, tapi Negara jadi memiliki hak untuk mengklaim juga, karena hak ini timbul setelah penggunaan biaya search and rescue yang menggunakan APBN. 

Jadi semua anggaran itu harus segera dipulihkan ke Negara ya? Ada jatahnya berapa persen?

100% harus dikembalikan. Karena semua biaya penyelamatan itu tidaklah murah, itu kegiatan yang berbahaya dan membutuhkan alat-alat yang canggih. Itu sama sekali ga ringan. 

Jadi, semua klaim itu, bukan hanya untuk perusahaan maskapai. Tetapi harus dibagikan sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan dari masing-masing pihak yang berada di dalamnya.

Iya, jadi setiap ada peristiwa ini, setiap pihak yang terlibat dalam search and rescue biasanya memiliki lookbook (dari SDM, transportasi, polisi air, dan lain sebagainnya) yang cukup detail dan nantinya seharusnya diaudit. Selain itu, sifat dari kegiatan peninjauan atau penyelamatan adalah tidak untuk mengambil untung, semuanya harus sesuai.