Kelebihan kapasitas penjara di Indonesia mencapai 85 persen dari daya tampung. Over crowded ini didorong oleh ego sektoral, penyimpangan hukum, kasus pesanan, hingga ‘tukar kepala’.

Kantor Hukum dan HAM Lokataru mencatat kelebihan kapasitas lapas dan rutan sangat tinggi. Penghuni rutan dan lapas mencapai 251.152 orang sedangkan daya tampungnya hanya 135.675. Sebagian besar warga binaan pemasyarakatan, sebanyak 62 persen, berasal dari tindak pidana narkotika. 

Lembaga itu menekankan Posbakum merupakan sarana potensial untuk menekan jumlah warga binaan pemasyarakatan. Sayangnya selama ini Posbakum tidak dimanfaatkan secara efektif sehingga dapat menekan pemidanaan penjara. 

Penelitian terkait pelaksanaan posbakum di beberapa wilayah di Indonesia yang dilakukan  KontraS, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Australia Indonesia Partnership for Justice pada 2014 dan oleh Marfuatul Latifah serta Todiman Rajagukguk pada 2016 menunjukkan bahwa fokus penyediaan posbakum adalah masih dalam level pemberian bantuan hukum kepada  yang tidak mampu tanpa menilai kualitas bantuan hukum yang diberikan. Di samping itu, posbakum tidak berjalan maksimal karena kurangnya anggaran untuk memenuhi kebutuhan bantuan hukum.

Padahal, posbakum, disebut Lokataru sebagai salah satu celah penanganan isu overcrowded. Oleh karena itu, Lokataru merekomendasikan perbaikan dalam penyelenggaraan posbakum di rutan dan lapas di tanah air.

“Posbakum harus dirancang secara menyeluruh dan detail, yaitu dengan mencakup pendekatan penerapan pembelaan hukum yang berkualitas dan menekankan pendekatan restorative justice, diversi, dan justice collaborator.”

Lokataru Law Firm

Lembaga ini memberikan rekomendasi yakni pembentukan posbakum di seluruh rutan dan lapas. Hal ini bisa dimulai dengan pembentukan posbakum di 10 rutan dan lapas, serta sosialisasi mengenai posbakum ke masyarakat. Adapun penyelenggaraan posbakum juga perlu masuk dalam penganggaran APBN. 

“Sosialisasi mengenai penerapan Posbakum dimulai dari Kampus-kampus, Organisasi Profesi Advokat, dan Lembaga Bantuan Hukum sehingga Posbakum dapat diisi oleh orang yang kompeten dan memiliki perspektif pada keadilan, restorative justice, diversi, dan justice collaborator, seperti ditulis Lokataru. 

Selain itu, Lokataru menyebut diperlukannya panduan baku berbentuk kebijakan bagi seluruh pihak yang bekerja untuk posbakum tersebut. Kebijakan secara detail dari segi SDM oleh advokat yang fokus pada kualitas, integritas, perspektif HAM dan keadilan, serta menitikberatkan pada pengupayaan pidana alternatif bagi terpidana.

Isu overcrowded ini disebabkan sejumlah masalah. Di antaranya adalah pola hukuman yang fokus dengan hukuman fisik seperti penjara. Lokataru menyebut akar hal ini tak bisa dilepaskan dari para pembuat produk hukum dan kebijakan yang membuat ketentuan soal hukuman penjara.

Selain itu, Lokataru juga menyebut aparat juga salah satu pihak yang menyebabkan dengan mudahnya orang-orang mengalami proses hukum mendapat hukuman penjara. “Masalah ego sektoral dan perspektif antara aparat penegak hukum dalam menerapkan dan menaati hukum acara yang berdampak pada upaya penyimpangan hukum, seperti melanggar hukum acara, false judgement, penanganan kasus pesanan yang dilatarbelakangi oleh motif tertentu (balas dendam), “tukar kepala”, dan lainnya.”