Komnas HAM minta pemerintah tak perlu reaktif menanggapi laporan para pelapor khusus PBB soal pelanggaran HAM terkait pembangunan proyek sirkuit MotoGP di Mandalika. Pemerintah cukup membuktikan pembangunan proyek berstandar internasional itu tak melupakan elemen HAM.

“Pemerintah Indonesia menjelaskan saja tentang fakta-fakta yang ada dan upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Tidak perlu reaktif, sampai menuduh politis segala macamnya, karena memang itulah mekanisme yang ada di special procedure mandat holders kan”

Beka Ulung Hapsara , Komisioner Komnas HAM

Beka juga meminta pemerintah menunjukkan bukti bahwa pembangunan proyek pariwisata berkelas internasional di Mandalika tak menyisihkan elemen HAM, terlebih karena  Indonesia ini merupakan anggota Dewan HAM PBB.

“Karena Indonesia adalah anggota dewan HAM PBB. Sehingga harus memperkecil peluang terjadinya pelanggaran HAM, apalagi di proyek berskala internasional,” kata Beka.

Indonesia Tourism Development Center (ITDC) dan pemerintah kompak menepis laporan para pelapor khusus PBB soal pelanggaran HAM di Mandalika. Mereka menganggap penyerobotan lahan warga untuk sirkuit MotoGP tak terindikasi melanggar HAM. 

“Kami bisa memastikan bahwa pengembangan The Mandalika yang kami lakukan sudah sesuai koridor hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta menjunjung tinggi nilai pelestarian lingkungan maupun hak asasi manusia,” tulis pernyataan resmi ITDC yang diperoleh Hakasasi.id, Rabu (7/4).

Dan dapat kami pastikan, tulis pernyataan itu, bahwa langkah-langkah penyelesaian pembebasan lahan enclave The Mandalika yang kami jalankan sudah sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku, serta sejalan dengan UU No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. 

Sebelumnya, pemerintah melalui perwakilannya di markas PBB di New York juga sempat membantah laporan para pelapor khusus tersebut. Seperti diberitakan CNN Indonesia, Senin (5/4) lalu, perwakilan Indonesia di PBB justru menyalahkan  kinerja para para pelapor PBB tersebut.

“Kurangnya kemauan dari pihak pemegang mandat yang relevan untuk melakukan dialog yang konstruktif dengan negara yang bersangkutan tentang suatu masalah yang ingin mereka soroti,” kata perwakilan Indonesia untuk PBB seperti dikutip dari CNN Indonesia. 

Selain itu, perwakilan Indonesia tersebut menyatakan bahwa para pelapor salah menafsirkan  sengketa lahan di Mandalika sebagai isu HAM. 

Padahal, seperti tersiar di media, isu tersebut tak sekadar sengketa lahan. Pada Agustus 2020 lalu, Komnas HAM menerima pengaduan dari Law Office 108 mengenai sengketa lahan antara masyarakat Kecamatan Kuta, Kabupaten Lombok Tengah atas nama Yustin Oktari Ningsih, dan kawan-kawan dengan PT. ITDC sehubungan dengan pembangunan Sirkuit MotoGP Mandalika.

Seusai menerima laporan tersebut Komnas HAM menerbitkan Surat Tanda Penerimaan Laporan No. 005/STPL-KH/VIII/2020. Dalam surat tersebut, Komnas HAM meminta rencana penggusuran terhadap tanah masyarakat yang masih bermasalah dengan pihak PT ITDC, pasalnya PT ITDC akan melakukan penggusuran warga pada tanggal 24 Agustus 2020, seperti informasi yang dihimpun saat webinar “Polemik Tanah Mandalika” yang dilakukan pada 21 Agustus 2020. 

Ini bukan pertama kalinya PT ITDC melakukan penggusuran terhadap warga di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK Mandalika). Pada tahun 2017, sekitar 30 kepala keluarga yang tinggal di Dusun Ujung Lauk. Desa Kuta Pujut Lombok Tengah digusur tanpa adanya sosialisasi dan koordinasi dengan pemerintah desa. 

Pada 2018, PT ITDC melakukan penggusuran bangunan usaha dengan kawalan anggota kepolisian NTB, padahal lahan dan bangunan tersebut masih dalam status quo karena belum ada putusan dari Mahkamah Agung. 

Dan pada tahun 2020, kalau kita cari di situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Praya, masih ada total 5 perkara yang masih bergulir dan melibatkan PT ITDC.

Asian Investment Infrastructure Bank (AIIB) selaku kreditur proyek juga sempat mementahkan tuduhan para  pelapor PBB yang menyebut investasi digelontorkan tanpa pemantauan uji tuntas (due diligence) terhadap potensi pelanggaran HAM saat pengerjaan proyek. 

AIIB mengklaim pihaknya telah mengerahkan konsultan independen yang bertemu dengan seluruh pihak yang terlibat dan terdampak pengerjaan proyek, guna mengukur risiko proyek.