Pihak ITDC menanggapi laporan pelanggaran HAM yang terjadi di Mandalika terkait pembangunan proyek sirkuit MotoGP Mandalika yang disusun pelapor khusus PBB.

Berikut pernyataan resmi ITDC, Rabu (7/4) yang diperoleh Hakasasi.id:

ITDC sebagai sebuah BUMN dalam menjalankan operasional dan bisnis perusahaan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian serta menjunjung tinggi Keterbukaan, Akuntabilitas, Dapat dipercaya, Bertanggung jawab dan Adil,  sebagai implementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG). Selain itu, kami juga selalu berpegang pada core value AKHLAK seperti yang telah ditetapkan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Sebagai BUMN pariwisata pengembang dan pengelola Kawasan Pariwisata The Mandalika, Kami yakin proyek The Mandalika akan membawa manfaat positif yang besar bagi pariwisata dan kesejahteraan masyarakat NTB khususnya Lombok Tengah dalam jangka panjang. Sejak ITDC melakukan pembangunan infrastruktur secara intensif di zona inti kawasan, sedikitnya ada 10 unit usaha baru berbentuk homestay, resto, café, dan toko retail memulai usaha di zona Barat kawasan. Jumlah ini diyakini masih akan bertambah sejalan dengan kegiatan pengembangan kawasan dan proyek yang berlangsung. Pengembangan The Mandalika diperkirakan akan mampu menyerap hampir 5.000 tenaga kerja lokal secara bertahap dalam lima tahun ke depan. 

Selain itu, kawasan The Mandalika juga diproyeksikan akan mampu menaikkan tingkat PDRB sektor pariwisata NTB. Diperkirakan pada tahun 2045 dengan adanya pengembangan The Mandalika bisa diperoleh PDRB sekitar Rp18,8 triliun, sedangkan tanpa pembangunan Mandalika hanya sekitar RP11,4 triliun.

Mengenai pandangan dari ahli PBB, kami menyayangkan keluarnya pendapat tersebut. Seperti yang telah ditegaskan oleh kreditur kami (AIIB) melalui siaran pers-nya bahwa proyek kami dijalankan dan dimonitor secara ketat oleh kreditur kami tersebut untuk memastikan kegiatan pengembangan The Mandalika dapat berjalan sesuai koridor hukum dan perundang-undangan yang berlaku. 

Oleh karena itu, kami bisa memastikan bahwa pengembangan The Mandalika yang kami lakukan sudah sesuai koridor hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta menjunjung tinggi nilai pelestarian lingkungan maupun hak asasi manusia. Dan dapat kami pastikan bahwa langkah-langkah penyelesaian pembebasan lahan enclave The Mandalika yang kami jalankan sudah sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku, serta sejalan dengan UU No. 2 Tahun 2012. Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Keyakinan kami ini sesuai dengan pernyataan resmi Perwakilan Tetap Republik Indonesia untuk PBB dalam menanggapi pandangan ahli PBB tersebut. Dalam pernyataan Perwakilan Tetap tersebut, disebutkan bahwa Pemerintah Indonesia menolak rilis berita dari ahli PBB dan menilai ahli PBB tersebut salah  mengartikan kasus sengketa hukum terkait penjualan lahan. 

 

Miranti N. Rendranti

VP Corporate Secretary PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)/Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC)