“Tidak ada pesawat yang diperbolehkan terbang tanpa memiliki asuransi yang memadai. Hal ini juga berlaku untuk pesawat kecil maupun pesawat latih…” Sofian Pulungan 

Aturan soal kewajiban asuransi pesawat bukan hanya soal ganti rugi perusahaan jika pesawat jatuh. Pakar asuransi penerbangan, Sofian Pulungan, menyebutkan asuransi ini  harus mencakup semua pihak yang menanggung beban celaka, dari penumpang, kru, maupun pemerintah.

Pasal  62 UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, pihak maskapai bertanggung jawab untuk mengasuransikan:

    1. Pesawat udara yang dioperasikan.

    2. Personel pesawat udara yang dioperasikan.

    3. Tanggung jawab kerugian pihak kedua.

    4. Tanggung jawab kerugian pihak ketiga

    5. Kegiatan investigasi dan kecelakaan pesawat udara.

Namun, menurut dia, mengalirnya duit asuransi pesawat untuk mendukung kewajiban pemerintah melakukan kegiatan investigasi dan kecelakaan selama ini seringkali luput. Meskipun dalam dua dekade ini, Indonesia mengalami lebih dari 10 kecelakaan pesawat terbang.

“Setahu saya, sampai sekarang belum ada perusahaan asuransi yang membayar ganti rugi kepada negara, Sampai sekarang ini semua dilakukan dan di-cover oleh Negara…” ucap Sofian. 

Ia menyebutkan bisnis angkutan udara memiliki resiko yang tinggi, kebutuhan asuransi bagi maskapai menjadi elemen penting yang harus dipenuhi oleh operator pesawat demi mengurangi kerugian yang dialami oleh semua pihak dalam penerbangan.

Asuransi menjadi hal penting untuk mengurai persoalan yang diakibatkan oleh kecelakaan pesawat. Menurut Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2012, terdapat 4 jenis kecelakaan pesawat terbang, yaitu:

  1. Pesawat yang jatuh saat hendak lepas landas, saat akan mendarat ataupun saat sedang dalam penerbangan.

  2. Tabrakan antar pesawat udara atau pesawat udara dengan fasilitas yang ada di Bandara. 

  3. Pesawat udara yang hilang dan tidak ditemukan

  4. Pesawat udara yang mengalami kejadian serius (serious accident

Adanya asuransi, kerugian, diharapkan dapat teratasi. Karena kecelakaan-kecelakaan tersebut tidak hanya memakan dan merugikan para korban, namun ada pihak-pihak lain, seperti warga sekitar, petugas investigasi, bahkan negara. 

Setiap kali kecelakaan terjadi, Negara sebagai pemilik otoritas memang memiliki wewenang untuk melakukan penyelamatan, mobilitas tim penyelamat dan investigasi langsung (dengan bantuan Basarnas dan KNKT). 

Padahal anggaran yang digunakan untuk melakukan investigasi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Seharusnya, jika asuransi ikut mendanai anggaran tersebut, maka duit negara sebagian dapat dihemat. 

“Nominal uang ganti itu bisa bantu buat memulihkan Negara. Nominalnya besar karena proses search and rescue itu berbahaya dan melibatkan banyak pihak. Itu bukan pekerjaan ringan, butuh alat berat dan canggih, jangan lupa logistik tim…” tutupnya.