Akses pelayanan kesehatan di Papua dianggap masih minim tapi pemerintah pusat bukannya memperbanyak tenaga medis justru aparat bersenjata. 

Veronika Kusumaryati, antropolog Papua dan peneliti di Georgetown University, Amerika Serikat, menyebutkan terjadi ketimpangan jumlah aparat bersenjata dengan tenaga medis di Papua. Pemerintah pusat lebih banyak mengirimkan aparat bersenjata daripada tenaga medis. 

Data ini ia paparkan ketika memberikan tanggapan peluncuran laporan “Orang Papua Dilarang Bicara: Laporan Kekerasan Aparat Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia Terhadap Rakyat Papua Tahun 2020” pada Rabu (31/3).

Ketimpangan ini menurutnya bersumber pada data resmi seperti Badan Pusat Statistik. Data tersebut menyebutkan jumlah dokter di Papua sebanyak 1:1.538 penduduk. Artinya, satu dokter bertanggung jawab untuk 1.538 orang. 

Veronika mengambil contoh ketersediaan dokter di Mamberamo Tengah. Sebanyak 195 dokter menangani 300.000 penduduk di kecamatan itu. Artinya, satu orang dokter pelayanannya mencakup sekitar 45.000 penduduk.

Sedangkan data keberadaan aparat mencapai 15 per seribu penduduk. Angka ini menandingi jumlah aparat per penduduk di Aceh tahun 2002 hanya, tak lama setelah status Daerah Operasi Militer berakhir. Saat itu rasionya mencapai 13 aparat per 1.000 penduduk. 

“Komitmen untuk mengirim tentara dan polisi ini jauh lebih daripada komitmen untuk mensejahterakan orang Papua dalam arti pelayanan publik, misalnya kesehatan, misalnya pendidikan, apalagi pelayanan-pelayanan yang bersifat dasar,” kata Veronika. 

Padahal di masa pandemi Covid-19 seperti ini, masyarakat Papua lebih membutuhkan tenaga medis daripada aparat bersenjata. Kasus Covid-19 di Papua terus mengalami peningkatan. Misalnya, hingga per 5 April 2021, jumlah kasus positif Covid-19 di Provinsi Papua yang mencapai 19.429 kasus, dan 8.264 di Provinsi Papua Barat.

Minimnya jumlah tenaga medis ini juga sempat terkuak kala pandemi, Jubi memberitakan ketersediaan per Juli 2020 jumlah dokter spesialis paru di Papua Barat sebanyak dua dokter, sementara di Papua terdapat lima dokter. 

Ia mempertanyakan janji pemerintah pusat yang selalu mengklaim berkeinginan membawa kesejahteraan bagi Papua.