Saat tengah pekan Paskah polisi datang membawa plang informasi pembangunan waduk yang mengancam tiga warga adat. Protes dibalas surat panggilan pemeriksaan, benar-benar teror.  

Kehadiran polisi di Lowo Se pada Rabu (31/3), di tengah pekan Paskah, menjadi teror bagi warga adat Rendu. Mereka memasang papan informasi pembangunan Waduk Lambo dalam 14 hari jika tidak ada keberatan dari warga. Padahal protes penolakan waduk sudah digelar bertahun lalu.

“Seharusnya dari hari Minggu kemarin hingga Minggu besok itu adalah minggu tenang untuk kami umat Katolik,” ucap Hermina Mawa, Aktivis Masyarakat Adat Rendu.

Aparat mendatangi Lowo Se untuk memasang sebuah papan informasi di wilayah pembangunan waduk Lambo. Dengan adanya papan informasi ini, pemerintah akan segera membangun waduk jika dalam 14 hari tidak ada keluhan dari warga.

Warga Adat Rendu merupakan satu dari tiga warga adat yang menolak pembangunan waduk itu. Dua warga adat lainnya adalah Ndora dan Lambo. Mereka menolak karena pembangunan waduk berada di pemukiman warga, ada fasilitas umum, serta merupakan lahan pertanian produktif.

Selain itu kan menenggelamkan tempat pelaksanaan ritual adat dan kuburan nenek moyang. 

Masyarakat Adat Rendu pun memprotes pembangunan waduk di kampung mereka. Namun, aksi protes tersebut bukannya disambut dengan perundingan. Sembilan orang malah dipanggil ke Polisi tanpa alasan.

Pemuda Ndora Minta Pembangunan Waduk Lambo Dihentikan. Sumber: gaung.aman.or.id

Hermina Mawa, menceritakan bahwa sudah sejak tahun 2015, ia bersama warga lainnya aktif melakukan aksi untuk menolak pembangunan waduk di wilayah adat mereka.

“Kita sudah mengadakan berbagai aksi mulai dari aksi ibu-ibu telanjang dada, bertemu dengan DPR dan Bupati, tapi itu semua sia-sia, selalu saja ada alasan-alasan yang tidak masuk akal. Jadi kami mau ajukan ke siapa?” ungkapnya.

Ia juga mengaku bahwa pembangunan waduk Lambo juga tidak pernah surut dari tindakan teror kepada warganya. Tidak jarang terjadi unjuk rasa yang dilakukan oleh warga direspon dengan pemanggilan tanpa sebab dilakukan oleh polisi atau bahkan tindakan kekerasan.

Seperti contohnya adalah pemanggilan sembilan warga soal kebakaran mesin bor untuk membuat waduk. Padahal warga tidak pernah tahu ada mesin bor di sekitar wilayahnya. Hermina sendiri juga pernah mendapatkan tindakan kekerasan dari polisi saat dirinya melakukan unjuk rasa.

“Pada saat saya melakukan aksi bersama warga lain, saya pernah dicekik oleh polisi di depan anak laki-laki saya. Tetapi, saya sudah katakan kepada anak saya itu bahwa kita tidak boleh melawan dengan menggunakan kekerasan tetapi harus melalui suara,” ceritanya.

Hermina menjelaskan bahwa dia dan warga masyarakat adat lain bukannya anti kepada pembangunan. Akan tetapi, janganlah membangun proyek waduk ini di wilayah adat tempat mereka tinggal dan melakukan upacara adat sehari-hari.

Masyarakat adat juga sebenarnya sudah memberikan lokasi alternatif pembuatan waduk. Merujuk Mongabay, Ketua AMAN Nusa Bunga Philipus mengatakan bahwa warga telah mengusulkan lokasi alternatif yang terletak di Malawaka dan Lowo Pebhu. Namun, sangat disayangkan hingga kini pemerintah belum juga menerima usulan lokasi alternatif tersebut