Tim Pelapor Khusus PBB soal Hak Asasi Manusia mengingatkan ancaman pelanggaran HAM pembangunan Kawasan Ekonomi Kreatif (KEK) Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Pelanggaran HAM ini meliputi penggusuran untuk pembangunan sirkuit MotoGP.

Peringatan ini disampaikan lewat pernyataan Prosedur Khusus Hak Asasi ManusiaPerserikatan Bangsa-bangsa (OHCR),Rabu (31/5). Tim pelapor khusus dan pakar independen PBB menyatakan proyek pariwisata senilai USD 3 miliar atau sekitar Rp 43 triliun itu menimbulkan penggusuran terhadap Masyarakat Hukum Adat  Sasak, serta intimidasi terhadap aktivis HAM setempat.

“Para petani dan nelayan terusir dari tanah yang mereka tinggali, serta rumah, ladang, sumber air, peninggalan budaya serta situs religi mereka mengalami kerusakan karena pembangunan Pemerintah Indonesia dan ITDC (Indonesia Tourism Development Corporation) akan menjadikan Mandalika sebagai ‘Bali Baru’”

Olivier de Schutter, Your Content Goes Here

Para pelapor juga menyorot soal warga yang tergusur serta tak mendapat ganti rugi. Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB) yang menggelontorkan dana sebesar Rp 3,77 triliun untuk proyek ini juga  menjadi sasaran kritik para pakar. Mereka menyebut kurangnya uji tuntas (due diligence) terkait potensi pelanggaran HAM yang ditimbulkan akibat pembangunan proyek.

“Mengingat sejarah kelam pelanggaran hak asasi manusia dan perampasan tanah di wilayah ini, AIIB dan perusahaan lainnya tidak boleh mengabaikan dan hanya menjalankan bisnis seperti biasa. Kegagalan mereka dalam mencegah dan menangani risiko pelanggaran hak asasi manusia berarti sama saja mereka terlibat dalam pelanggaran tersebut,” kata para pakar.

De Schutter menyebut proyek pariwisata Mandalika ini seharusnya menjadi bukti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGS) yang didasari penghargaan terhadap HAM. Menurut dia sudah bukan waktunya untuk mendirikan sirkuit balap dan proyek infrastruktur pariwisata transnasional besar-besaran yang hanya menguntungkan segelintir pelaku ekonomi alih-alih bermanfaat bagi populasi masyarakat secara keseluruhan. 

Perekonomian setelah COVID, lanjut dia, harus menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat lokal, meningkatkan mata pencaharian mereka dan mengikutsertakan mereka dalam pengambilan keputusan.

“Kami mendesak Pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa ITDC menghormati hak asasi manusia dan hukum yang berlaku, serta kepada AIIB dan perusahaan swasta untuk tidak mendanai ataupun terlibat dalam proyek dan kegiatan yang berkontribusi pada pelanggaran dan kekerasan terhadap hak asasi manusia,” tambahnya.

Menanggapi peringatan PBB tersebut, peneliti Lokataru Foundation Tihfah Alita mengatakan seharusnya pemerintah sadar akan pembangunan daerah pariwisata tanpa melupakan isu HAM. 

“Mulai dari persoalan penyerobotan tanah warga  yang berujung tindakan represif aparat dan penyelesaian yang jelas, kelengkapan Amdal dan Uji Kelayakan yang tidak dapat diakses publik, serta ancaman bencana yang tinggi di daerah Mandalika, sudah seharusnya menjadi titik balik pembangunan daerah pariwisata yang ramah HAM di Indonesia. Apalagi jika sektor pariwisata dijadikan sumber terbesar pendapatan negara,”

Tihfah Alita, Peneliti Lokataru Foundation

Pada Maret 2021 lalu, para pelapor dan pakar independen PBB membicarakan temuan laporan pelanggaran HAM  tersebut kepada  pemerintah Indonesia, dan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) selaku pengembang proyek. 

Selain itu, para pelapor juga telah membicarakan temuan ini dengan lembaga internasional lain, seperti Dorna Sports (organisasi penyelenggara MotoGP), VINCI Construction Grands Projets (perusahaan konstruksi asal Perancis selaku investor), Club Med (grup perhotelan Perancis), Accor (grup perhotelan Perancis), EDB Paragon (perusahaan pengembang Singapura) dan AIIB.

Pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika memang sempat menimbulkan keributan. Rumah-rumah warga digusur akibat pembangunan proyek ini. Para warga pun telah melaporkan hal ini ke Komnas HAM pada Agustus 2020 lalu.