Sumber gambar : KCAC Aviation

Pemerintah memiliki jatah bagian dari asuransi pesawat untuk mengganti biaya operasi SAR dan investigasi atas kecelakaan pesawat. Jatah pemerintah ini selalu luput dari perhatian, kini sudah saatnya menagihnya.

Indonesia memiliki daftar panjang kecelakaan pesawat. Terakhir pesawat Sriwijaya Air SJ-182 yang terjatuh pada Kamis, 9 Januari 2021 lalu. Peristiwa tersebut menelan ratusan korban jiwa. Tim SAR pun dikerahkan demi membantu mencari dan mengidentifikasi para korban.

Operasi SAR pesawat terbang membutuhkan pembiayaan dan pendanaan yang besar, apalagi di Indonesia yang dikenal dengan negara kepulauan dengan hamparan lautan yang begitu besar.

Pada ketiga kasus kecelakaan pesawat terbang  terakhir di Indonesia (AirAsia QZ-8501, Lion Air JT-610, dan Sriwijaya Air SJ-182) terjatuh di sekitaran area laut Jawa yang membutuhkan waktu pencarian lebih dari sebulan dengan biaya yang mencapai miliar hingga triliun rupiah.

Pasal 62 ayat 1 huruf e UU No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan menyebutkan kewajiban setiap orang yang mengoperasikan pesawat untuk melakukan asuransi. Poin e pasal tersebut menjelaskan asuransi itu salah satunya untuk ‘kegiatan investigasi insiden dan kecelakaan pesawat udara’.

Pengamat asuransi pesawat, Sofian Pulungan, mengatakan paling tidak negara memiliki jatah atas pencairan asuransi pesawat. Paling tidak dana ini untuk mengganti operasi penyelamatan dan pencarian sekaligus investigasi.

“Yang menjadi tanggung jawab negara adalah penyelenggaraan operasi SAR oleh BNPP sebagai salah satu instansi pemerintah. Sedangkan pemulihan pendanaan dan pembiayaan operasi SAR dan investigasi kepada negara, pihak maskapai memiliki kewajiban untuk turut serta”  ungkapnya

Pasal 352 UU No. 1 Tahun 2009 juga menyebutkan, bahwa operator memiliki kewajiban untuk membantu usaha pencairan dan pertolongan terhadap kecelakaan. Pasal tersebut sejalan dengan Annex 13 ICAO (International Civil Aviation Organization) yang berbanding lurus dengan ketentuan agar semua maskapai memiliki asuransi sebelum bisa beroperasi di Indonesia.

Peraturan ini diterbitkan untuk menekankan bahwa biaya investigasi dan SAR, bukanlah mutlak tanggung jawab Negara, namun harus ada kerjasama bersama dengan pihak Maskapai.

Negara memang memiliki tanggung jawab untuk membiayai kegiatan SAR dan Investigasi. Namun, jika kejadian terus berulang adakah bantuan dari pihak Maskapai untuk membantu pembiayaan operasi tersebut?