Jumhur Hidayat meminta saksi ahli yang diajukan jaksa mencabut kesaksian. Tim kuasa hukumnya pun memperingatkan bahwa saksi ahli tersebut melampaui kewenangan dan terancam dicopot dari jabatannya selaku dosen.

Sidang kasus dugaan penyebaran berita bohong dengan tersangka Jumhur Hidayat memasuki pemeriksaan saksi ahli, seorang akademisi STIE Perbanas Surabaya, Ronny pada Kamis (31/1). Ia menyebutkan bahwa terdapat unsur pidana yang telah dilanggar oleh Jumhur dalam kicauan terkait UU Cipta Kerja. Jumhur pun memintanya untuk mencabut pernyataan itu. 

“Saya mau-nya saudara ahli cabut semua keterangan di muka persidangan. Jika tidak maka harus kita bahas sampai sedalam-dalamnya mau lima hari, mau seminggu, kita tuntaskan,” ucap Jumhur.

Salah satu tim kuasa hukum Jumhur, Marudut Hasiholan, menyebutkan Ronny harusnya hanya memberikan kesaksian sesuai dengan keahliannya yakni persoalan teknologi informasi. Saksi ahli seharusnya tidak boleh menerangkan hal yang bukan kapasitasnya. 

“Terkait dengan ahli ITE kemarin, disimak di BAP terdapat beberapa kalimat dia  (Ronny) yang sudah keluar dari kapasitasnya. Dalam artian sudah masuk ke dalam pemetaan unsur-unsur pidana. Padahal harusnya, itu adalah porsi ahli pidana,” jelasnya.

Mengutip dari CNN Indonesia, Tim kuasa hukum Jumhur lainnya, Muhammad Isnur, akan melaporkan Ronny ke institusi tempatnya mengajar karena memberikan kesaksian di luar kapasitasnya dan berpotensi melanggar kode etik.

“Tadi kami menawarkan ke Pak Jumhur mencoba melakukan hal yang sama, karena di kasus lain dua dosen UGM dicopot sebagai dosen, karena apa? Dia melampaui kapasitasnya sebagai ahli,” ucap Isnur.

Di sisi lain, selaku ahli Ronny justru tidak tahu menahu persoalan teknis yang krusial dalam persidangan Jumhur. Hal ini terkuak saat tim Pembela Hukum menanyakan beberapa pertanyaan kepadanya.

Saat ditanya mengenai fitur laporan dan kebijakan bahwa Twitter dapat melakukan banning, melayangkan peringatan dan bahkan menghapus cuitan akun yang melanggar aturan komunitasnya, Ronny mengaku baru tahu fitur-fitur tersebut dalam persidangan kali ini.

Saksi juga tidak mengetahui soal dokumen digital forensic yang seharusnya diberikan kepadanya untuk dinilai dan diminta pendapatnya.

“Padahal dalam suatu kegiatan penyidikan, seharusnya penyidik membawa dokumen ini ke ahli untuk diberikan kepada ahli untuk dinilai atau diberikan keterangan sesuai keahliannya,” Jelas Marudut.