Kekerasan aparat atas kebebasan pendapat merupakan kasus kekerasan terbanyak di Papua sepanjang 2020. Kekerasan dilakukan dengan berbagai cara mulai dari penangkapan hingga pembubaran paksa aksi damai.

Hal ini terungkap lewat laporan yang disusun Perkumpulan Advokat Hak Asasi Manusia (PAHAM) Papua dan Kontras Papua berjudul “Orang Papua Dilarang Bicara: Laporan Kekerasan Aparat Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia Terhadap Rakyat Papua Tahun 2020”. Mereka mengumpulkan data data kekerasan di seluruh wilayah Papua selama Januari hingga Desember 2020. 

Rinciannya: 36 kasus penangkapan (245 korban), 32 kasus penganiayaan (61 korban), 14 kasus penembakan (24 korban), 11 kasus pembunuhan (24 korban), 4 kasus intimidasi (6 korban), 2 kasus penculikan (5 korban), 8 kasus pembubaran demonstrasi, serta 5 kasus penggeledahan dan penyitaan.

Adapun sebanyak 33 kasus melibatkan Polri, dan 22 kasus melibatkan TNI. Sementara sebanyak 8 kasus melibatkan gabungan TNI-Polri.

Kekerasan yang disebabkan motif politik merupakan yang terbesar, yakni mencapai 35 kasus. Tertinggi dibandingkan motif lain seperti motif arogansi dengan 25 kasus, dan motif ekonomi dengan tiga kasus. Yohanis Mambrasar, salah satu advokat penyusun laporan ini, menjelaskan kekerasan dengan motif politik ini terkait sejumlah kasus pembatasan kebebasan berpendapat. 

“Dari tren kasus yang saya lihat semacam upaya negara melakukan kekerasan untuk menutup ruang kebebasan masyarakat sipil. Banyak kasus yang terjadi berhubungan dengan kasus politik, kebebasan menyampaikan pendapat.”

Yohanis Mambrasar, Pengacara dari Advokat Hak Asasi Manusia (PAHAM) Papua

Yohanis merujuk pada sejumlah kasus seperti  pembubaran paksa aksi penolakan Otonomi Khusus Papua oleh mahasiswa Universitas Cendrawasih pada September dan penangkapan 2 anggota Majelis Rakyat Papua beserta 55 orang di Merauke pada November dengan tuduhan makar.

“Ruang legal, yang mana negara memberikan ruang (kebebasan berpendapat) itu kepada rakyat Papua, tapi lagi-lagi ini dibatasi dalam penggunaan kekerasan,” lanjutnya. 

Antropolog peneliti Papua, Veronika Kusumaryati, mengatakan kekerasan aparat ini meningkat bersamaan dengan jumlah kehadiran yang begitu besar di Papua.

Data yang dihimpunnya menyebutkan kini jumlah perbandingan aparat dengan penduduknya mencapai 15 aparat per 1.000 penduduk.

Angka ini menandingi jumlah aparat per penduduk daerah operasi militer (DOM) tahun di Aceh tahun 2002, saat konflik Gerakan Aceh Merdeka bergejolak. Saat itu rasionya mencapai 13 aparat per 1.000 penduduk. 

“Apa (Papua) jadi DOM terselubung?” kata Veronika.