Bertandang ke hajatan kawinan mungkin tak lagi menyenangkan bagi wartawan Tempo, Nurhadi. Bukan soal dia ditinggal kawin pacar atau diduluin nikah mantan. Sabtu lalu (27/3) ia bertandang ke pernikahan anak pejabat tetapi bukannya pulang kenyang malah kena tampar, pukul, dan piting.

Nur Hadi tak bertandang untuk makan-makan kala itu melainkan menjalankan tugas, meminta konfirmasi dari si pemilik hajat, Direktur Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan,  Angin Prayitno Aji. Angin merupakan tersangka kasus dugaan suap pajak. 

Sudah setengah mati meminta konfirmasi darinya. hajat itu adalah satu-satunya peluang terbuka untuk meminta jawaban. Tetapi bukan informasi yang ia dapat sepulang dari tempat hajat digelar di Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan laut (Kodiklatal) Surabaya, Jawa Timur, Nurhadi justru memanen pukulan, telepon genggamnya disita, dan bahkan sempat disekap. 

Kasus ini bukan kali pertama terjadi. Pencari informasi kerap menjadi korban tabiat buruk pejabat, aparat, hingga massa. Hingga Januari 2021, LBH Pers mencatat terdapat 117 kekerasan terhadap jurnalis. 

Apa yang dilakukan terhadap Nurhadi sudah jelas adalah tindak pidana. Sudah seharusnya penegak hukum, polisi,  melakukan tindak lanjut pelaporan tindak kekerasan dan menghalangi kerja jurnalistik. 

Tetapi perkara penganiayaan terhadap jurnalis ini tak sesepele itu. Nurhadi merupakan bagian dari mendapatkan informasi yang terang atas sebuah kasus. Tapi Angin justru menunjukkan tabiat suka-suka pejabat ketika jurnalis menjadi kritis. 

Sikap suka-suka pejabat ini tak melulu dilakukan dengan tindak kekerasan. Misalnya saja ketika protes dan demonstrasi UU Cipta Kerja digelar, kala itu pemerintah menuding draf yang UU yang beredar sebagai hoaks. Padahal pemerintah sendiri tidak bisa menjelaskan mana draf final karena masih ada di DPR. 

Menuding hoaks tanpa menunjukkan naskah asli sama saja dengan pembungkaman. 

Lalu ketika banjir Kalimantan Selatan terjadi pada pertengahan Januari 2021 lalu, Presiden Joko Widodo mengungkap bahwa banjir ini karena hujan lebat selama berhari-hari. Fakta kerusakan lingkungan yang terjadi dikesampingkan dalam pidato itu. 

Sampai-sampai Bareskrim Mabes Polri turun ke lapangan untuk memastikan bahwa banjir itu karena curah hujan. Menyelidiki musabab bencana pun bukan bagian dari ahli lingkungan, tetapi kini menjadi tugas polisi. Jadi kalau sampai polisi menemukan bukti bahwa bencana datang karena hujan, siapapun yang bilang kerusakan lingkungan sebagai biang bencana maka akan berurusan dengan mereka. 

Laku para pejabat semacam ini tentu menjadi ironi karena pembungkaman marak, ada yang memakai kekerasan, melalui pesan, kriminalisasi, ataupun gertak hoaks.