Polisi menduduki Museum Waena dan mengusir panitia Seminar Nasional bertajuk Mencari Jalan Tengah Penyelesaian Pelanggaran HAM di Tanah Papua pada Jumat dan Sabtu (26-27/3). Seminar yang digelar di darurat di Asrama Tolikara pun juga dikepung polisi setelah berakhir. . 

Ketua Panitia Seminar Nasional, Kaitanus Ikina, menyebutkan melalui siaran pers bahwa intimidasi terhadap seminar ini dilakukan sejak Jumat malam (26/3). Laporan yang dihimpun menyebutkan ada orang yang diduga sebagai anggota intelijen menekan Kepala Museum Waena agar tidak menyelenggarakan acara karena dilarang. 

Sore harinya, Kepala Museum Waena menyarankan panitia untuk berkoordinasi dengan kepala dinas pemerintah daerah, mereka memastikan bahwa seminar tetap bisa digelar. Tetapi menjelang malam ketika sekitar 12 panitia duduk-duduk di samping ruang Ekspo museum petugas polisi dari Polsek Heram datang. Polisi itu mengusir mereka sambil menjamin acara besok tetap bisa dilaksanakan.

Pada Sabtu pagi (27/3) pasukan Brimob dengan menggunakan mobil patroli, barakuda, dan truk Dalmas sudah memenuhi museum. Pagar masuk museum dikunci oleh polisi.

Kasat Intel Polresta Jayapura, Kasat Intel Polsek Abepura, Kasat Intel Polsek Heram dan Kapolres berada di lokasi. Mereka bernegosiasi dengan Kaitanus Ikina. Kepolisian menegaskan bahwa acara tersebut bertentangan dengan ideologi negara dan tetap dibatasi.

“Panitia bernegosiasi hampir satu jam penuh. Tetapi karena intel, Polisi dan Brimob sudah kuasai tempat, mereka kemudian dengan paksa mengeluarkan ketua Panitia bersama rombongan.”

Kaitanus Ikina, Ketua Panitia Seminar Nasional: Mencari Jalan Tengah Penyelesaian Pelanggaran HAM di Tanah Papua

Panitia pun akhirnya memindahkan seminar ke Asrama Tolikara. tiga pemateri dapat menyampaikan pesan mereka. Ketiganya adalah perwakilan Aliansi Demokrasi Papua (ALDP) Latifah Anum Siregar, Akademisi papua Ibrahim Peyon,m dan Presiden Mahasiswa Universitas Cenderawasih Yops Itlay. 

Namun usai acara ini polisi dan Brimob berpakaian lengkap datang dan mengepung gedung asrama. Mereka menggunakan 18 mobil (Truk Dalmas, Panser, barakuda dan water canon) serta motor-motor, mobil-mobil intel, mereka langsung mengepung Asrama Tolikara. Kehadiran mereka di depan pintu keluar dan pintu masuk utama membuat suasana panik.

Penghuni dan Pengurus Asrama Tolikara langsung mengamankan situasi, bernegosiasi dengan pihak Birmob dan Polisi. Hasil negosiasi, brimob dan polisi akhirnya pergi, mereka tidak diperkenankan masuk ke dalam pagar asrama. 

Konflik yang mengakibatkan adanya pelanggaran HAM terus saja terjadi di tanah Papua. Sampai saat ini, belum ada kasus pelanggaran HAM di Papua yang dituntaskan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelanggaran HAM telah menjadi keseharian hidup orang Papua, sementara Negara terus saja menutupinya / tidak menyelesaikannya dengan baik dan benar sesuai dengan Hukum dan Mekanisme HAM yang berlaku.

Pelanggaran HAM di Papua telah menjadi sorotan internasional. Dunia Internasional melalui berbagai Negara telah menyuarakan situasi HAM di Papua. Sampai pada tingkatan Perseriktan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Komisioner Tinggi HAM PBB, merencanakan untuk berkunjung ke Papua. Pemerintah Indonesia berjanji akan membuka akses, tetapi sampai saat ini belum membuka akses bagi KT. HAM PBB. Bahkan desakan Negara sudah mencapai 84 negara.

Sementara Indonesia tidak membuka akses Kunjungan itu, Indonesia terus saja mengirim pasukan militer ke Papua untuk melakukan operasi militer di beberapa kabupaten, seperti di Nduga dan Intan Jaya.

Melihat situasi ini, maka perlu ada upaya penyelesaiannya. Sehingga dibentuklah Panitia Seminar Nasional guna Mencari Jalan Tengah Penyelesaian Pelanggaran HAM di Papua. Oleh karena itu panitia merencanakan Seminar Sehari dalam bentuk Panel, bertempat di Museum Ekspo-Waena. Untuk kegiatan ini, Panitia sudah berkomunikasi dengan kepala Museum pada Senin, 22 Maret 2021. 

Seminar ini terkait penyelesaian konflik dan pelanggaran HAM di Papua. Selama ini negara belum berhasil menuntaskan masalah ini walau sudah menjadi sorotan internasional. PBB melalui Komisioner Tinggi HAM PBB, merencanakan untuk berkunjung ke Papua. Pemerintah Indonesia berjanji akan membuka akses, tetapi sampai saat ini belum membuka akses bagi KT. HAM PBB. Bahkan desakan Negara sudah mencapai 84 negara.

Sementara Indonesia tidak membuka akses Kunjungan itu, Indonesia terus saja mengirim pasukan militer ke Papua untuk melakukan operasi militer di beberapa kabupaten, seperti di Nduga dan Intan Jaya.