Dua kuasa hukum warga Pancoran dari LBH Jakarta dan Paralegal Jalanan, Safaraldy dan Dzuhrian, diperiksa polisi pada Rabu malam (24/3). Pemeriksaan ini dianggap ilegal dan melanggar hukum.

Keduanya adalah pendamping hukum warga Pancoran yang tengah berkonflik dengan pihak Pertamina soal penggusuran lahan. Charlie Albajili, pengacara dari LBH Jakarta, menjelaskan bahwa permasalahan ini bermula saat warga Pancoran mendapatkan panggilan massal dari pihak kepolisian. Saat melihat surat panggilan, tim dari LBH menyatakan bahwa surat pemanggilan ini tidak sah dan menugaskan kedua orang tersebut untuk memberikan surat jawaban ke Polres Jakarta Selatan.

Setelah menyampaikan surat di Polres Jakarta Selatan pada jam 16.00, polisi merasa tersinggung karena isi surat yang mereka bawa menyatakan bahwa pemanggilan polisi kepada warga tidak sah secara hukum dan melanggar hukum. Kedua orang tersebut juga dipertanyakan kedudukannya datang ke kantor polisi. Safaraldy dan Dzuhrian akhirnya tidak diperbolehkan keluar dari kantor polisi dan diperiksa.

Pada jam 8 malam hari, tim dari LBH Jakarta pun mendatangi Kantor Polres Jakarta Selatan. Sesampainya disana, mereka tidak diperkenankan untuk mendampingi kawan-kawan mereka dalam membuat BAP dan bahkan diusir oleh penyidik.

“Kita juga tidak diperkenankan memberi bantuan hukum, tidak bisa menandatangani surat kuasa dan juga menolak kuasa lisan yang diberikan. Kedua orang ini di BAP tanpa adanya pendampingan.”

Charlie Albajili, Pengacara Publik LBH Jakarta

Akhirnya, setelah 8 jam diperiksa mereka dipulangkan jam 00:49 WIB dini hari dengan status sebagai saksi. Menurut Charlie, polisi mengaku bahwa keduanya hanya di-interview. Anehnya interview ini melalui proses BAP.

“Ini penangkapan, karena mereka dikekang kebebasannya. Karena, seharusnya polisi gak bisa nangkap kalau gak ada dasarnya. Nyerahin surat itu bukan tindak pidana dan dilindungi kedudukannya di UU Bantuan Hukum. Mereka juga dijadikan saksi juga tidak ada surat panggilan. Padahal, seharusnya jadi saksi itu dipanggil dulu,” tegas dia.

Ia juga menerangkan bahwa selain melanggar KUHAP dan HAM, penangkapan ini juga telah melanggar peraturan kepolisian sendiri, tepatnya adalah Perkap no.8 Tahun 2009. Charlie menganggap penangkapan ini adalah upaya kriminalisasi serta intimidasi kepada warga Pancoran yang akan digusur paksa dan juga pendamping-pendampingnya.

Polri, lanjut dia, perlu bertindak tegas menertibkan bawahan-bawahannya di level Polda, Polres Jakarta Selatan maupun Polsek di Pancoran untuk berhenti mengkriminalisasi warganya dan adanya upaya korektif atau evaluasi atas tindakan pihak kepolisian khususnya kepada Unit II Harda Satreskrim Polres jakarta Selatan.


Merdeka.com
LBH Jakarta Sebut Dua Pendamping Hukum Warga Pancoran Ditahan Polisi (Sumber Foto : merdeka.com)

Sebelumnya diketahui bahwa Safaraldy dan Dzuhrian putus kontak dengan kawan-kawannya sejak pukul 19.50-21.00 dan ternyata menjadi tahanan Unit Harda Polres Jakarta Selatan. Mengutip dari Liputan 6, Okky Wiratama, pengacara LBH Jakarta menjelaskan bahwa keduanya ditangkap saat sedang memberikan bantuan hukum untuk mengantarkan surat jawaban dari Warga Pancoran atas panggilan pemeriksaan dari Polres Jakarta Selatan.

“Sebelumnya Polres Metro Jaksel sudah pernah kasih undangan klarifikasi kepada warga yang menolak penggusuran. Nah setelah itu, warga mengadu ke LBH untuk pendampingan hukum. Atas pengaduan tersebut akhirnya LBH Jakarta menindaklanjuti dengan membuat surat penolakan klarifikasi,” jelasnya.

Konflik antara warga Pancoran Buntu II dengan Pertamina sendiri menjadi rusuh setelah beberap preman melakukan penyerangan terhadap warga, Warga pun harus bertahan dari serangan. Mengutip dari CNN Indonesia, warga Pancoran Buntu II harus berlindung dari hujanan batu, molotov dan tembakan senjata ‘dorlop’ yang dilancarkan oleh ormas yang mendatangi pemukiman mereka.

Hal ini juga diperparah dengan tindakan aparat kepolisian yang bukannya mengamankan situasi, malah menembakan gas air mata ke arah warga dan kelompok solidaritas. Imbas dari bentrokan ini pun mengakibatkan adanya 20 orang korban luka-luka dari pihak warga dan kelompok solidaritas.