Belasan karyawan PT Freeport melakukan aksi damai di kantor PT Inalum di Gedung Energy Building, SCBD, Jakarta Selatan, Kamis (25/3). Mereka menentang PHK sepihak perusahaan yang dilakukan perusahaan itu.

Belasan karyawan ini meminta dewan direksi perusahaan pelat merah yang kini merupakan pemegang saham terbesar PT Freeport ini, 51 persen, untuk mencabut PHK yang mereka anggap tidak sah. Perwakilan Pekerja Korban PHK Sepihak PT Freeport Indonesia (PTFI), Stefen Yawan, mengungkap PHK itu tidak sah karena ditujukan pada karyawan yang melakukan mogok kerja pada 2017 silam. 

Padahal aksi mogok itu sah dan dijamin oleh negara. Ia pun menuntut untuk bertemu dengan dewan direksi PT Inalum, selaku pemegang 51 persen saham PTFI.

“Kami ingin bertemu secara langsung dengan dewan direksi, dengan pihak-pihak dalam artian PT Inalum bisa buat keputusan untuk menyelesaikan kita punya permasalahan…”

Stefen Yawan, Buruh Freeport

Stefen menjelaskan aksi ini dilakukan lantaran sejak menguasai 51 persen saham PT Freeport pada 2018, Inalum tidak pernah menemui para karyawan yang telah mogok selama lebih dari tiga tahun tersebut. 

“Setelah mereka (Inalum) kuasai 51 persen, mereka (Inalum) hilang, seakan-akan seperti tidak ada permasalahan, padahal ada permasalahan yang besar, yang banyak memakan korban jiwa, korban ekonomi, korban hubungan rumah tangga,” ujar dia. 

Peserta aksi hadir membawa banner berisi foto-foto karyawan yang sudah meninggal selama mogok berlangsung dan aparat melakukan penjagaan. Namun niat untuk bertemu dengan dewan direksi ini kandas. Informasi yang diterima Stefen menyebutkan dewan direksi sedang  tidak ada di kantor mereka, karena sedang menerapkan kerja dari rumah.

Permasalahan mogok karyawan Freeport ini tak lepas dari aksi protes kala PT Freeport merumahkan dan melakukan PHK sepihak kepada lebih dari 2000 karyawan pada 2017. 

Kala itu, perusahaan mengklaim Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara berdampak bagi perusahaan. 

Regulasi ini menyebabkan hanya pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau IUP Khusus (IUPK) dan membuat smelter di dalam negeri yang bisa mengajukan rekomendasi ekspor mineral yang belum mengalami proses pemurnian.  Menurut perusahaan hal ini menjadi penyebab terganggunya operasional perusahaan sehingga memicu pengambilan kebijakan efisiensi.