Draf Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) Papua masih menunjukkan ketidakpercayaan pemerintah pusat kepada lembaga pemerintah dan legislatif Papua. Pemerintah pusat tidak memberikan kewenangan penuh kepala daerah dan Majelis Rakyat Papua (MRP).

Senator asal Papua Filep Wamafma menyebutkan salah satu ketidakpercayaan pemerintah tersebut antara lain termuat dalam pasal mengenai pemekaran. Revisi UU Otsus Papua memungkinkan pemerintah pusat melakukan pemekaran. 

Klausul ini berlawanan dengan Pasal 76 UU Otonomi Khusus Papua Tahun 2001 yang mengatur pemekaran wilayah melalui persetujuan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP).

“Dalam RUU ini pemerintah menambah satu ayat yang kemudian mengesampingkan kewenangan (MRP dan DPRP)….”

Filep Wamafma, anggota DPR-RI (2019 - 2024)

Menurut dia klausul ini mengindikasikan pelemahan pemerintah daerah oleh pemerintah pusat. Kewenangan pemekaran menunjukkan penyerobotan kewenangan daerah. Padahal seharusnya pemerintah pusat bisa mempercayakan soal pemekaran ini kepada daerah.

“Mengakui kewenangan pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat tanpa intervensi, tanpa kekhawatiran,” kata Filep.

Pelemahan wewenang daerah sebelumnya juga banyak disorot pada penyelenggaraan Otsus yang sudah berjalan selama 20 tahun. Uskup Jayapura Mgr Leo Laba Ladjar menyorot lemahnya peran para bupati selama Otsus berjalan.

“Sampai sekarang itu bupati benar-benar tidak kelihatan dan kalau saya lihat di UU Otsus tidak dikatakan apa-apa, hanya dikatakan gubernur mengawasi, mengontrol, kerjasama dengan bupati-bupati lain. Tapi tentang bupati sendiri tidak ada rincian yang jelas,” kata Uskup Jayapura Mgr. Leo Laba Ladjar OFM.