Langgengnya praktik mafia tanah diduga karena melibatkan aparat pemerintah dari RT, RW, Lurah, bahkan sampai Pemda, hingga BPN. Pemberantasan pun harus dapat mengungkap aktor-aktor pemerintahan ini. Kalau tidak maka jargon pemberantasan mafia tanah akan jadi omong kosong.

Ketua Dewan nasional KPA, Iwan Nurdin, mengungkap cukup pengalaman menghadapi praktik ini, baik ketika melakukan pendampingan di LSM maupun ketika bergabung dengan kantor staf presiden (KSP) pada 2014-2019 lalu. Ia hafal seluk beluk praktik mafia tanah di pedalaman yang melibatkan korporasi perkebunan hingga di perkotaan yang melibatkan pengembang besar. 

Semua praktik itu mengindikasikan ada perselingkuhan antara preman, pemerintah, dan dalang mafia tanah.  

“Ya orang di pertanahan paling banyak, mereka bekerjasama dengan orang-orang yang ada di daerah dan aparat-aparat pemerintahan mulai dari RT, RW, lurah bahkan sampai pejabat,” kata dia. 

Tak hanya itu aparat bersenjata seringkali juga ada dalam lingkaran setan ini. Mereka tutup mata jika preman suruhan mafia tanah beringas pada warga tetapi sigap menangkapi masyarakat ketika ada aduan pidana pencemaran nama baik ataupun fitnah. Hukum pun tebang pilih.

Lantas seperti apa beringasnya mafia tanah ini. Berikut petikan wawancara antara Founder Lembaga Hukum dan HAM Lokataru, Haris Azhar, dengan Iwan di segmen #NgeHAMtam (21 Maret 2021):

“Kalau berniat memberantas mafia tanah, kita harus tau dulu persekongkolan yang terjadi. Terutama di dalam badan pemerintahan baik dipusat maupun daerah. Ini sudah terlalu dalam, dari atasan sampai staf baru. Mereka sudah berakar, berurat dan harus segera ditindak..”

Iwan Nurdin, Ketua Dewan Nasional KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria)

Bung Iwan, bisa dijelaskan mafia tanah itu apa? Soalnya ada seorang profesor, mantan komisaris KPK yang bilang kalo mafia tanah itu tidak ada. Bingung ya sebenarnya, seharusnya mereka kan membela masyarakat. 

Kalau ada yang bilang mafia tanah itu ga ada, dia mungkin rabun jauh sekaligus rabun dekat, dia nggak sadar kalo banyak warga yang jadi korban, sertifikat tanah mereka tumpang tindih, melapor ke mana-mana ga ada penyelesaian. Kalau dilihat, apa yang dimaksud mafia tanah itu adalah persekongkolan atau permufakatan yang melakukan praktik di dalam lapang dengan bantuan aktor-aktor. 

Aktornya siapa?

Ya orang di pertanahan paling banyak, mereka bekerjasama dengan orang-orang yang ada di daerah dan aparat-aparat pemerintahan mulai dari RT, RW, lurah bahkan sampai pejabat. Mereka tahu, kalau tanah itu suatu aset ekonomi yang terus meningkat, bahkan peningkatannya melambung tinggi, terlebih kalo sudah berkoalisi mengalahkan proyek-proyek pemerintah. Misal awalnya harga tanah Rp 50.000,- lalu saat ada proyek dibangun di sana, maka harga tanah itu bisa mencapai Rp 500.000,-, bahkan jutaan dengan jangka waktu yang sangat cepat. Nah, disaat masyarakat belum sadar kalau ada peningkatan potensi yang besar, para mafia ini mulai bekerja mengambil alih tanah.

Praktik apa yang biasanya dilakukan oleh para mafia tanah ini?

Praktik paling ringan itu pakai makelar atau kita lebih akrab dengan calo, mereka beli tanah harga murah, di-keep sebentar lalu dijual dengan harga mahal. Nah praktik paling kejam dari para mafia ini adalah tumpang tindih tanah yang secara nggak langsung mengusir pemilik aslinya, kalau menolak, mereka mengerahkan preman untuk memasang atau memagari tanah dengan nama organisasi-organisasi preman yang ditakuti oleh masyarakat. Ketika pemilik tanah melaporkan ke polisi, ya nggak ada pergerakan dari polisi sehingga para mafia inipun menguasai tanah-tanah tersebut dengan menebarkan teror. 

Ada praktik lainnya?

Kalau dalam praktik-praktik lainnya ya, misalnya perusahaan-perusahaan perkebunan. Mereka ini bisa bikin sertifikat HGU yang tidak melalui proses penyelidikan yang detail. Surat ukurnya cuma diperiksa bagian wilayah yang luarnya, tapi wilayah dalamnya nggak diukur. Itu semua karena wilayahnya sangat besar Pemerintah itu nggak tau, kalau di tengah-tengah wilayah itu, ada perkampungan warga, semuanya lalai.

Padahal menurut UU Perkebunan dan Tata Ruang, mereka ini harusnya bertemu atau bertatap muka dengan masyarakat di sana ya?

Iya, dan akhirnya terbit sertifikat oleh BPN dan dengan surat dari BPN itu, mereka berhubungan sama polisi juga preman untuk mengusir masyarakat yang tidak tahu menahu mengenai kampung mereka yang akan dijadikan wilayah perkebunan atau pertambangan. Jadi praktik mafia itu ada di mana-mana, di kota sampai di desa. 

Lalu sekarang apa yang harus dilakukan oleh pemerintah maupun kepolisian? Katanya mereka mau membentuk satgas khusus untuk memberantas mafia tanah?

Menurut saya, periksa dulu BPN. Kalau berniat memberantas mafia tanah, kita harus tahu dulu persekongkolan yang terjadi. Terutama di dalam badan pemerintahan baik dipusat maupun daerah. Ini sudah terlalu dalam, dari atasan sampai staf baru. Mereka sudah berakar, berurat dan harus segera ditindak. Data-data pelaporan yang udah merugikan masyarakat umum ini harus diterima dulu, lalu diperiksa tentang penegakan hukum sekaligus penyelesaiannya. Kalau kepolisian mau membuat satgas itu bersama dengan BPN, harus pastikan adanya ikut serta dari orang-orang yang memahami kasusnya dan dipercaya sama masyarakat.