Direktur Sekretariat Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan (SKPKC) Fransiskan Papua Yuliana Langowuyo (Sumber foto : ucanews.com)

Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Papua yang terus meningkat dari sekitar Rp 1,3 triliun pada 2001 menjadi Rp 8,3 triliun pada 2020, nyatanya tak serta merta meningkatkan taraf kesehatan warga Papua. 

Kasus gizi buruk dan campak di  Asmat 2018 yang membunuh lebih dari 50 anak-anak hanya sekelumit permasalahan kesehatan yang tergambar kala program Otsus sudah belasan tahun berjalan. Sementara pembangunan fasilitas kesehatan terpusat di wilayah perkotaan.

Direktur Sekretariat Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan (SKPKC) Fransiskan Papua Yuliana Langowuyo menyebutkan fasilitas kesehatan masih dirasa minim di kampung-kampung. S sedangkan di kota penyakit endemik dikesampingkan demi memenuhi penanganan pandemi Covid-19.

“Permasalahan kesehatan terlihat tidak menunjukan situasi yang membaik.”

Papua Yuliana Langowuyo, Direktur Sekretariat Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan (SKPKC) Fransiskan

Yuliana adalah aktivis perempuan yang banyak membela nasib buruh perempuan di pedalaman Papua. Ia sering keluar masuk Yahukimo, wilayah paling ujung Papua dan sejumlah daerah pedalaman lain seperti Sarmi, Merauke hingga Nabire.

Berikut perbincangan lengkap Yuliana Langowuyo dengan Hakasasi.id soal sektor kesehatan semasa Otsus dan keadaan pandemi Covid-19 di Papua.

Program Otsus telah berjalan selama 10 tahun terakhir. Apa program tersebut mampu memberikan dampak pada sektor kesehatan di Papua?

Tidak mempengaruhi. Karena angka kematian masih tinggi, kita jalan ke kampung-kampung bisa langsung lihat bagaimana fasilitas kesehatan yang ada di kampung, bahkan banyak kampung tidak punya fasilitas kesehatan. Untuk berobat masyarakat harus berjalan sangat jauh agar bisa ketemu rumah sakit. 

Pasien sakit parah sudah keburu meninggal di dalam perjalanan sebelum sampai ke rumah sakit yang punya fasilitas lengkap dan nakes yang profesional.

Ada juga permasalahan distribusi anggaran, harusnya sektor kesehatan paling besar disamping pendidikan. Tetapi permasalahan kesehatan terlihat tidak menunjukan situasi yang membaik. Satu sisi secara anggaran pasca Otsus ada perubahan platform anggaran menjadi lebih besar, tetapi realitas masih memberikan bukti kematian yang tinggi karena gizi buruk, campak, diare dan penyakit lainnya seperti di Asmat, Yahukimo, dan lain-lain.

Sejauh pengamatan Anda, apa titik kelemahan program Otsus ?

Program-program yang dipetakan tidak didasarkan pada kebutuhan masing-masing kabupaten atau wilayah. Kalau kita liat fokus pembangunan infrastruktur kesehatan hanya di daerah kota saja tapi tempat lain tidak terutama di daerah pegunungan. 

Persoalan lain fasilitas Puskesmas yang sudah ada rawat inap dibangun di perkampungan seperti Distrik Waris, Distrik Web, Kabupaten Keerom, dengan tujuan mendekatkan pelayanan kesehatan. Tetapi tidak diimbangi dengan tersedianya tenaga medis yang cukup, juga tenaga ahli untuk operasikan mesin-mesin, listrik tidak jelas kapan menyala dan kapan akan padam, sanitasi air buruk. 

Rumah sakit besar saat ini hanya ada di Ibu Kota Provinsi Papua, itupun jumlahnya hanya dua yang berstatus rumah sakit pemerintah. Di Kota Jayapura, RSUD Jayapura dan RSUD Abepura, satu ada di wilayah Kabupaten Jayapura RSUD Yowari. 

Program Otsus nampaknya akan terus berlanjut, setelah DPR memasukkan RUU Otsus pada program legislasi nasional. Apa ada evaluasi terhadap RUU revisi Otsus?

Semua pasal dalam UU Otsus harus dievaluasi dengan patokan pada situasi riil di lapangan, tidak bisa melihat di atas kertas saja tertulis realisasi anggaran 100% dan masalah selesai. Evaluasi perlu termasuk melihat kinerja pengguna anggaran. 

Terkait Covid-19, setelah virus menyebar di Indonesia, bagaimana keadaan faskes di Papua dalam menghadapi pandemi ? 

Ada situasi di sini di mana rumah sakit-rumah sakit prioritas pada pasien Covid-19 sehingga penyakit pasien penyakit endemik lainnya kurang mendapatkan pelayanan.

Situasi di Papua dan juga sama dengan di tempat lain, rumah sakit full sehingga hotel-hotel dipakai juga untuk tempat tinggal pasien Covid-19. Saya pikir pelayanan pada pasien Covid-19 cukup baik apalagi ada satgas Covid-19 dan sebagainya. 

Tapi ini adalah situasi di perkotaan. Di kampung-kampung pelayanan Kesehatan seadanya, jadi ilmu yang harus dipakai adalah jaga diri, jaga kesehatan sebisa mungkin dan tidak boleh sakit, karena kalau sakit dan harus ke rumah sakit di kota, nanti bisa ditolak karena full, atau justru bisa terinfeksi covid karena masuk rumah sakit. 

Intinya begini, rumah sakit disini untuk menghadapi penyakit malaria, TBC, AIDS, dan lain-lain saja sudah kewalahan. Saat ini saya tahu, banyak nakes sedang berjuang dan korbankan diri untuk melayani. Fasilitas Kesehatan yang tidak memadai jelas menjadi masalah. Faskes untuk hadapi pandemi hanya tersedia di rumah sakit-rumah sakit besar yang ada di wilayah pusat kota dan kabupaten tapi tidak semua kabupaten.

Di luar wilayah kabupaten, jika ada pasien maka harus dirujuk ke rumah sakit besar, yang artinya dia harus dibawa jauh dari rumahnya. Jauh disini dalam ukuran pakai pesawat untuk wilayah pegunungan, pakai speed boat ,dan jalan darat 6-12 jam untuk wilayah Selatan misalnya. 

Di masa awal pandemi, media sempat menyebut minimnya nakes, khususnya jumlah dokter spesialis paru di Papua. Bisa diceritakan keadaan nakes di Papua selama pandemi?

Investasi kesehatan lebih pada sarana fisik bangunannya. Sedangkan untuk nakes-nya kurang mendapat perhatian, jumlah yang masih kurang, dari yang sudah ada, ada yang tidak setia di tempat tugas, perlu dicatat bahwa ada juga nakes yang setia melayani di tempat tugas yang jauh dari perkotaan. Dokter spesialis paru di Ibukota Provinsi Papua ini saja hanya beberapa orang? Dua? Tiga? Bisa dicek. 

Bagaimana dengan yang di pelosok. Jadi perlu peningkatan jumlah spesialis atau nakes lainnya dan juga kesejahteraan mereka harus diperhatikan karena ini adalah isu besar pada masa pandemi Covid-19 ini.

Jubi melaporkan per Juli 2020 jumlah dokter spesialis paru di Papua Barat sebanyak dua dokter, sementara di Papua terdapat lima dokter.