Kalau mereka nggak jual, mereka ditakut-takutin dan disuruh ngelapor ke pengadilan dan nyelesain di sana. Secara psikologi banyak yang merasa takut

Heri Hermawan, korban dugaan Mafia Tanah

Pada suatu sore sekitar akhir 2020 lalu Heri Hermawan, Warga Desa Babakan Asem, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Banten harus menghadapi gerombolan sekitar 40-50 orang tak dikenal di depan rumahnya. Mereka tak anarkis tetapi melihat gerombolan orang di depan pagar rumah bakal membuat siapapun empu rumah bergidik. Pesan mereka satu, jangan menggelar demonstrasi terkait status kepemilikan tanah.

Heri dan beberapa tetangganya memang berniat untuk demonstrasi karena merasa tanahnya diserobot orang misterius. Sudah berkali-kali mereka ke kelurahan, kecamatan, kabupaten, sampai ke BPN, tetapi tak ada jawaban memuaskan. Pesan gerombolan itu pun ia kesampingkan, demo harus tetap digelar.

Kehadiran massa itu hanya sebagian dari segelintir kisah intimidasi yang dialami oleh korban dugaan mafia tanah di Babakan Asem. Wilayah itu sebelumnya tak banyak dilirik, tetapi sejak pengembang besar berhasil mengolah pesisir utara Jakarta menjadi properti mahal, tanahnya ikut menjadi incaran.

Entah siapa aktor di balik mafia tanah tetapi teror, intimidasi, hingga kriminalisasi mendera desa itu. Bahkan Heri sendiri dijerat pasal pidana pencemaran nama baik ketika memburu Vreddy, yang diduganya bidak mafia tanah yang mengklaim tanahnya.

Lalu seperti apa sebenarnya yang dialami oleh orang-orang yang berhadapan dengan Mafia Tanah? Founder Lembaga Hukum dan HAM Lokataru, Haris Azhar, mewawancarai soal pengalamannya berhadapan dengan praktik yang diduga Mafia Tanah melalui segmen ‘KNALPOT’ (Kanal Podcast Untuk Orang-Orang Terpinggirkan) dalam kanal youtube pribadinya pada 1 Maret 2021. Berikut petikan wawancaranya:

“Waktu demo, saya dilaporkan ke polisi dengan alasan pencemaran nama baik”

Heri Hermawan, Warga Desa Babakan Asem - Korban Mafia Tanah

Pak Heri ini korban dari praktik pengambilalihan tanah, kita belum bisa bilang mafia tanah ya sekarang. Jadi gimana pak?

Iya, jadi tanah yang berupa sawah produktif punya saya dan keluarga yang berjumlah 3 sampai 4 hektar ini merupakan warisan dari ibu saya sejak tahun 1970-an. 

Jadi masih ada akte tanahnya ya?

Masih dan kami mengolah ini sebagai sawah. Kasusnya berawal pada 5 Agustus Bang, itu saat pandemi, saya coba ke BPN buat bikin sertifikat. Tentunya tahap pertama adalah pengukuran bidang tanah. Kemudian, tanggal 26 Agustus, saya dapat info dari BPN, kalo surat yang saya ajukan nggak bisa diproses karena telah terbit nomor NIB (Nomor Induk Bidang) atas nama Vreddy

Jadi jawaban itu yang diperoleh, padahal tanah atau sawah tersebut selama ini masih dikelola oleh keluarga? Sejak kapan katanya Vreddy punya tanah?

Iya, kata BPN sejak tahun 2013. Padahal pada tahun itu nggak ada jual beli apa-apa. 

Setelah itu, apa yang Pak Heri lakukan? Balik ke BPN?

Saya minta penjelasan dari BPN, kenapa bisa terjadi? Pihak BPN hanya mengatakan bahwa ini hanya overlap. Saya bilang, pengertian overlap kan tumpang tindih.  Kok bisa punya orang semuanya overlap? 

Memang selain Bapak, ada berapa orang lagi?

Dari adik saya dan keluarga itu ada sekitar 6 sampai 7 orang, dari yang lain lebih dari itu. Jumlah bidangnya banyak, cuma kalo volumenya ya 3 sampai 4 hektare, ya tapi kan dia kotak-kotak gitu. Di samping itu juga, tanah yang terletak di sebelah tanah kami, itu kena juga dan atas nama Vreddy juga. Lucu. Dari situ kan saya penasaran. 

Apakah aksi yang anda lakukan berdampak?

Akhirnya setelah aksi, kita direspon. Mungkin dengan terpaksa dan kita diterima buat audiensi, kemudian kami buka data ari atr.bpn dari beberapa daerah yang awalnya kita ambil di tiga desa. Lalu kita nanya kenapa bisa tanah berhektar-hektar bisa begini dan mengalami kasus yang sama? Mereka bilang, nanti kami pelajari, kami perlu waktu satu bulan untuk menyelesaikan verifikasi data dan NIB. Itu tanggal 27 Agustus dan sampai September nggak ada jawaban. Lalu Oktober karena ga ada lagi realisasi lagi,tanggal 27 Oktober kami demo ke BPN dan DPRD. Pertemuan pertama dengan ketua atr.bpn, beliau minta waktu 1 bulan, tapi kenyataannya pun 0.

Sudah ketemu Bupati, hasilnya apa? 

Nol besar, tapi di situ saya dan teman-teman nggak diam, kami meyurati RI 1 dan tembusannya ke Menkopolhukam, Kapolri, Menteri ATR BPN, Komnas HAM, Menteri Dalam Negeri dan KPK. Yang respon cuma KPK dan Komnas HAM.

Mereka pernah kebuka ga buat jelasin data? Misal dari mana Vreddy beli tanah, kan pasti BPN punya data

Mereka punya data, nah disitu dijelaskan Vreddy beli tanah di Micang, dia yang ngaku punya tanah saya. Tapi saya nggak kenal, saya baru pertama tau namanya di data pas disebutkan di meditasi. Saya nggak pernah lihat itu Micang seperti apa.

Oke, sekarang saya mau nanya. Lokasi ini nantinya bakal jadi apa Pak katanya?

Saya ga tau persis yaaa, yang saya tau mau ada proyek besar-besaran dari pihak pengembang. 

Kemungkinan pengembang besar yang masuk ke Babakan Asem, lalu apalagi yang terjadi di lapangan? Ada warga yang ketakutan dan terpaksa jual murah?

Ada, banyak. Jadi setelah penguasaan secara administrasi, mereka melakukan manuver pendekatan dengan masyarakat 

Mereka siapa? 

Orang suruhan, mereka bilang ada surat keterangan pengembang, NIB milik orang lain dan ada overlapping. 

Oke ini modus di lapangan ya, setelah tadi modus administrasi ya. Jadi mereka udah dapet data dan memutar balikan fakta, lalu datang ke lapangan dan nyuruh orang-orang buat keluar.

Iya, kurang lebih gitu. Ya kalo mereka ga jual, mereka ditakut-takutin dan disuruh ngelapor ke pengadilan dan nyelesain di sana. Secara psikologi banyak yang merasa takut, misalnya saya, saya didatangi sekitar 40 sampai 50 orang. Memang tidak anarkis, di depan pagar saya, mereka datang supaya saya ngga demo. Jam setengah empat sore. 

Jadi karena diintimidasi, banyak yang jual tanah?

Yang saya dengar ada yang jual Rp 90 ribu ada juga yang Rp 120 ribu per meter, Padahal harga di sekitar sini kisarannya Rp 500 ribu sampai 1 juta, tergantung lokasi tanah. Kalau kita mengacu kepada tim apresial dari pemda, harusnya Rp 2.450.000,-.

 Oke, ada ga kasus kaya warga yang dilaporkan ke polisi karena mereka nggak mau pindah?

Iya, itu yang sering dirasakan dan ditakut-takutin. Saya juga ngalamin hal ini. Waktu demo, saya dilaporkan ke polisi dengan alasan pencemaran nama baik. 

Bapak jadi tersangka sekarang? Yang ngelaporin siapa?

Masih ga jelas saya tersangka atau bukan, yang ngelahirin Vreddy

Vreddy itu ya, jadi dia mediasi BPN ga nongol, pas lapor ke polisi dia bisa nongol?

Saat mediasi dia nongol bang, tapi nggak tahu itu bener apa enggak, dia pakai topi, pake jaket, tertutup semua. Terus waktu mediasi dia bilang, kita nggak perlu lagi ada mediasi. Dia bilang kita ketemu aja di pengadilan. Pokoknya serba misterius. jadi kalo menurut saya, BPN ini juga kuat keterlibatannya.