Kocokan gitar skank menjadi kegandrungan bagi anak muda Papua. Trend ini dimotori oleh Komunitas  Rasta Kribo (KORK). Sudah enam gelar konser rutin mereka gelar, semua tanpa dana otsus. 

Lautan manusia memenuhi lapangan Tolikara saban kali irama reggae terdengar. Sudah enam kali KORK menggelar Papua Reggae Festival. Ribuan orang baik anak-anak, pemuda, hingga orang tua berbaur bergoyang mengikuti kocokan gitar ritmis atau skank dalam istilah musik reggae yang dibawakan lebih dari 30 band dalam satu hari penyelenggaraan festival.

Festival ini tak ubahnya oase bagi warga Papua melepas penat konflik yang berujung kekerasan hingga mencabut nyawa. Tua-muda berkumpul di tengah lapangan dan berjoget. Reggae adalah rekreasi.

Tedy bercerita sejak komunitas ini terbentuk pada 2009, setidaknya sudah enam kali festival ini diselenggarakan di sejumlah kabupaten dan kota dengan mengumpulkan band-band reggae dari penjuru Bumi Cendrawasih.

“Papua Reggae Festival itu diselenggarakan terbuka untuk umum supaya orang datang, happy, kemudian menghilangkan rasa jenuh, dan tekanan siapapun, menetralisir mereka dengan pikiran yang ada di masyarakat Papua itu sendiri”

Teddy Pekei

Tedy bercerita sejak komunitas ini terbentuk pada 2009, setidaknya sudah enam kali festival ini diselenggarakan di sejumlah kabupaten dan kota dengan mengumpulkan band-band reggae dari penjuru Bumi Cendrawasih.

Tak semata bersenang-senang, mereka menyuarakan pesan-pesan terkait isu warga Papua.  “Soal kemanusiaan, soal lingkungan hidup yang sedang dirusak oleh pemerintah dan para investor akhirnya kita membuat perlawanan dengan Papua Reggae Festival,” kata dia.

Tak hanya menghibur warga Papua sendiri, band di bawah naungan KORK juga melanglang buana ke negara lain. Salah satunya adalah Yamune Band asal Boven Digoel yang pernah menyambangi Vanuatu untuk mengisi Fest Napuan pada 2016 lalu. Festival tersebut merupakan ajang musik internasional di negeri di Samudera Pasifik itu.

Namun potensi musik reggae ini dianggap sebelah mata pemerintah daerah di Papua. Tak ada program bantuan berarti yang mereka dapatkan. Kalaupun ada hanya sponsor sporadis dari pemerintah daerah.

Adapun pendekatan KORK terhadap pemerintah daerah untuk membantu pemberdayaan para seniman dianggap angin lalu. Pemerintah, kata dia, tidak mau buka mata buat hal ini.

Dana Otonomi Khusus Papua triliunan rupiah yang digelontorkan pemerintah pusat pun menurut Tedy belum sedikit pun jatuh ke program pemberdayaan seniman. Pemerintah pusat di Jakarta boleh saja menggembar-gemborkan dana otsus selama enam tahun terakhir sebesar Rp 47 triliun dan Rp 21,27 triliun untuk Papua Barat. Tapi tak sepeserpun uang itu mampir untuk para seniman.

“Otsus Papua itu belum dirasakan oleh para seniman dan budayawan di Papua, sampai detik ini, semua tidak ada dana otsus. Ngapain otsus ada lalu dananya dipakai oleh para pejabat dengan pimpinan SKPD (satuan kerja perangkat daerah) yang tidak pro kepada masyarakat,” keluh Tedy.

Oleh karena itu, untuk menyelenggarakan program tahunan sebesar Papua Reggae Festival yang menyedot ribuan penonton, mereka mengandalkan uang hasil mengamen di jalan, atau sisa honor manggung band-band di bawah KORK yang disisihkan.

Oleh karena itu, kata Tedy, bila Otsus tidak mampu memberikan arti apa-apa dan warga menolak kelanjutannya, sebaiknya program itu dihentikan saja.

“Kalau kami kalau rakyat mau tolak, ya tolak aja. Kan kami juga tidak pernah diperhatikan di bidang seni,” ujarnya.

Bagi Tedy dan lebih 40 band di bawah naungan KORK, ada bantuan atau tidak, mereka tetap bisa membuat warga bergoyang.