Dua aktivis perempuan, Nining Elitos dan Partini, menolak memenuhi pemanggilan polisi terkait aksi International Women’s Day (IWD). Mereka menganggap pemanggilan itu adalah upaya kriminalisasi.

Keduanya dipanggil lantaran diduga melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan ketika menggelar Aksi Peringatan IWD pada Senin pekan lalu (8/3). Nining selaku koordinator perayaan demonstrasi mengaku kecewa dengan pemanggilan diri beserta kawannya. Padahal, menurutnya aksi ini lumrah dilakukan setiap tahunnya.

“Kenapa kita harus ke jalan? Ini tentang kondisi perempuandi masa pandemi. Dimana kaum perempuan semakin banyak yang menjadi korban. KASBI bersama Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) menyampaikan tuntutan, kritikan, masukan, kepada Kementerian Ketenagakerjaan,” ucapnya ketika dihubungi melalui telepon pada Senin (15/3).

Aksi itu berjalan dengan damai dan tertib. Makanya Nining dan rekan-rekannya heran ketika Polda Metro DKI Jaya mengirimkan undangan klarifikasi tentang pelanggaran dugaan KUHAP, tindak pidana, dan UU Karantina Kesehatan.

Menurut dia pemanggilan ini merupakan usaha untuk membungkam suara-suara kritis. Seharusnya saat perayaan perempuan sedunia kaum perempuan berkesempatan menyampaikan persoalannya justru malah tersandung kasus dengan adanya undangan klarifikasi.

“Saya ingat, presiden berpidato mereka haus kritik, haus demo. Tapi, nyatanya ketika menyatakan itu malah dikenakan pasal pidana dan UU Kesehatan,” jelasnya.

Padahal aksi peringatan hari HAM bukanlah tindak pidana. Aksi itu juga dilakukan dengan adanya pemberitahuan secara resmi serta dilakukan secara tertib dan aman.

“Kalau pun dikenakan persoalan prokes, (saat aksi) kami tetap menggunakan protokol kesehatan. Jika karena kerumunan, mengapa Pilkada tidak dipersoalkan? Presiden melakukan kunjungan juga tidak dipersoalkan? Apa karena kami yang selama ini sering mengkritik? padahal kritik itu untuk perbaikan untuk kebaikan bangsa kita. Bukan untuk kejatuhan bangsa kita,” Jelasnya.

Kuasa Hukum Nining dan Partini anggota dari Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD), Teo Refelsen, menganggap terdapat indikasi kriminalisasi dilakukan oleh pihak kepolisian. Menurut dia pemanggilan ini bertentangan dengan KUHAP dan menjadi cara membungkam kritik.

Nining memang tidak menghadiri pemanggilan yang dilakukan oleh kepolisian. Namun, tim kuasa hukumnya telah menjawab melalui surat secara resmi.

“Kami melihat undangan klarifikasi ini tidak sesuai dengan UU no.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan undangan klarifikasi juga tidak termasuk dalam tindakan penyidikan berdasarkan Pasal 6 Ayat 1 Peraturan Kepala Kepolisian Tahun 2006 tentang Penyidikan Tindak Pidana,” pungkas Teo.