Yoory C Pinontoan , Direktur PD Sarana Jaya (Sumber Foto: detak.co)

Karyawan PD Sarana Jaya  diintimidasi oleh Mantan Direktur Utama PD Sarana Jaya. Para karyawan khawatir mereka bakal dikorbankan untuk kasus dugaan korupsi penyelewengan dana negara. 

Perusahaan Daerah Sarana Jaya sebuah perusahaan developer milik negara tersandung dengan kasus dugaan korupsi penyelewengan dana negara. Terjadi adanya kesalahan prosedur dalam pembelian tanah yang dilakukan oleh Dirut PD. Sarana Jaya yakni Yoori C. Pinontoan.

Duduk perkara dimulai pada tanggal 4 Maret 2019, saat Direktur PT. Adonara Propertindo, Anja K. Runtuwene, mengajukan penawaran kepada PD. Sarana Jaya yakni lahan seluas 4,2 Ha di Cipayung, Jakarta Timur dengan surat kepemilikan berupa sebagian SHGB dan sebagian lagi adalah AJB seharga Rp 7.500.000 per meter.

Yoori yang berencana untuk membangun program pembangunan rumah hunian DP 0% pun segera menerima penawaran ini. Tanpa ba-bi-bu, ia dan Anja langsung menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) pada 8 April 2019.

Ternyata status kepemilikan tanah tersebut masih dalam PPJB antara Anja dengan Kongregasi Suster-Suster Santo Carolus Borromeus. Padahal, Anja sudah mendapatkan pembayaran tahap pertama dalam bentuk cek tunai sesuai dengan PPJB yang ia buat dengan Yoori sebanyak 50 persen dari harga tanah.

Hal ini pun diperumit dengan pencabutan PPJB antara Adonara dengan Kongregasi Suster yang mencabut perjanjian jual beli lantaran Adonara yang tak kunjung membayar harga tanah sebesar 200 juta rupiah. Sehingga menyebabkan pemerintah DKI Jakarta tidak bisa menguasai tanah yang sudah kadung dibayar kepada Adonara.

Kok bisa, PD Sarana Jaya membeli tanah bodong seperti ini?

Usut punya usut, PD Sarana Jaya ternyata tidak menaati standar operasi dalam pembelian lahan pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini dapat dilihat dari status lahan yang dibeli yang masuk ke dalam zona hijau dan rekreasi, tidak dipenuhinya sejumlah syarat-syarat dokumen pembelian seperti tidak adanya dokumen appraisal nilai objek tanah sebelum dilakukan PPJB, serta proses Investigasi dan Peninjauan Pelaksanaan.

Untuk memenuhi kelengkapan syarat, Yoori juga memerintahkan karyawan-karyawannya membuat dokumen yang dibutuhkan secara backdate atau tidak pada tanggal yang sebenarnya. Beberapa karyawan Yoori pun melaporkan hal ini ke KPK

Sehingga tidak heran, jika pada tanggal 18 Februari 2020 Bareskrim RI melakukan pemeriksaan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang kepada PD. Sarana Jaya. Dan pada 6 Januari 2021, KPK melakukan pemeriksaan kepada karyawan PD. Sarana Jaya terkait dengan dugaan serupa.

Mengutip dari Koran Tempo, Yoori pun akhirnya melaporkan balik para karyawannya ke lembaga anti rasuah tersebut. Untuk mendapatkan perlindungan hukum, para karyawan itu pun akhirnya mendatangi kantor Hukum dan HAM Lokataru. Founder Lokataru, Haris Azhar, mengatakan para karyawan ini diduga dikriminalisasi setelah membongkar praktek main tanah PD Sarana Jaya.

Selain tekanan berupa pelaporan, karyawan-karyawan ini juga mendapatkan perilaku tekanan di tempat kerja mereka. Ada yang dimutasi dan bahkan didemosi oleh perusahaan karena tindakan mereka.

Menurut Mariani Anggreini, asisten advokat Lokataru yang menangani kasus ini, seharusnya para whistleblower ini diberikan jaminan perlindungan oleh negara. Karena, sekarang ini masih banyak yang ragu untuk mengungkap proses internal kasus korupsi akibat minimnya perlindungan.

“Memang saat ini penting untuk fokus pada jaminan perlindungan terhadap karyawan yang berani mengungkap proses internal dalam kasus korupsi (pengadaan lahan yang dilakukan sarana jaya). Agar jangan sampai karyawan ragu dalam mengungkapkan korupsi yang dilakukan lembaganya. Harapannya agar kasus kasus serupa dapat ditangani semaksimal mungkin”

Mariani Anggreini, Assisten Advokat Lokataru Law Firm