Presiden Joko Widodo menghapus limbah batubara dari kategori Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Kebijakan ini menjadi ironi karena limbah ini telah memakan korban selama bertahun-tahun. 

Penghapusan ini diatur dalam peraturan turunan UU Cipta Kerja, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada 2 Februari lalu. Limbah batubara yang dihapus kategori B3 tersebut ialah abu batu bara yakni limbah fly ash dan bottom ash (FABA). 

Langkah tersebut mendapat sorotan tajam dari banyak pengamat lingkungan hidup karena tidak hanya membahayakan lingkungan sekitar, namun semua masyarakat yang tinggal dan bekerja di dekat limbah batubara akan terancam bahaya.

Limbah debu batu bara ini juga berpotensi merusak lingkungan dan keselamatan masyarakat. Koordinator Jatam, Merah Johansyah, menyebutkan abu batu bara dapat merusak biota laut, sungai dan pesisir. Karena, debu batu bara tersebut akan membuat air menjadi asam.

Menurutnya keputusan pemerintah menghapuskan asap batubara sebagai limbah B3 adalah keputusan yang keliru. Hal ini dikarenakan, saat statusnya masih limbah saja perusahaan abai dengan dalam pengelolaannya.

Ia menceritakan tentang nasib 14 warga yang meninggal akibat FABA di PLTU batu bara di Palu dimana mayoritas warga yang meninggal terkena sakit kanker nasofaring, paru-paru hitam dan kanker paru-paru.

“Perusahaan PTLU akan ugal-ugalan mengelola limbah, terjadi polusi di mana-mana, masyarakat sekitar sakit, dan perusahaan lepas tangan karena tidak termasuk B3 dan bukan tanggung jawab perusahaan. Lalu terjadi konflik.” 

Merah Johansyah, Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) - Wawancara dengan BBC Indonesia

Fly ash – sisa dari pembakaran batu bara

Dikutip dari law-justice co, debu batu bara dapat membuat paru-paru menghitam dan terkena penyakit pneumokoniosis, penyakit yang sering dialami oleh pekerja batu bara.

Hal ini dikarenakan adanya penumpukan debu batu bara di paru-paru. Lama kelamaan tumpukan abu ini akan mengeraskan jaringan paru dan menurunkan fungsinya. Penyakit ini pun dapat dialami oleh warga di dekat penghasil limbah batu bara. Gejalanya biasanya baru disadari setelah 10 tahun terpapar debu batu bara.

Trend Asia, organisasi peduli energi dan lingkungan, mengeluarkan pendapat melalui akun twitter mereka @TrendAsia_Org (10/3/2021):

“Keputusan pemerintah menghapus limbah batubara dari kategori limbah berbahaya dan beracun (B3) adalah keputusan bermasalah dan sebuah kabar sangat buruk bagi kelestarian lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat.” 

Trend Asia pun menambahkan bahwa “Limbah batubara sangat berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat karena mengandung senyawa kimia seperti arsenik, timbal, merkuri, kromium, dsb.”

Padahal, mayoritas negara di dunia masih mengkategorikan limbah batubara sebagai golongan B3. Trend Asia pun menyebut aturan ini bisa sah berkat dorongan dari kalangan pengusaha. Tuduhan ini tidaklah mengherankan, sebab Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) pernah meminta pemerintah agar menghapus FABA dari daftar limbah B3, karena persyaratan pengolahannya dinilai terlalu rumit sehingga sulit dijual ke pihak ketiga. Selain itu, keputusan Jokowi kali ini juga didukung oleh 16 asosiasi perusahaan Indonesia.