Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang  yang diklaim pemerintah sebagai cara mensejahterakan rakyat Papua nyatanya semu belaka. Kaum muda dan komunitas seni di Bumi Cendrawasih bersuara tak sedikit pun “percikan” dana Otsus mendukung aktivitas mereka. Mereka memilih bergeliat sendiri tanpa mengharap dana sepeser pun dari pemerintah.

Harun Rumbarar sudah menetapkan pilihan hidup dalam dunia film dokumenter dan jurnalistik. Laki-laki berusia 30 tahun ini berkelana ke banyak tempat di tanah kelahirannya, Papua, untuk menceritakan kisah saudara-saudaranya di Bumi Cendrawasih. Kini pun ia bergabung dalam komunitas Papuan Voices, yakni wadah para pembuat film dokumenter di tanah Papua.

Sejak berdiri pada 2010 komunitas ini kerap membuat festival tahunan. Mereka membuat dan menayangkan film-film karya warga Papua sendiri. Dan semua ongkos acara menggunakan biaya komunitas sendiri.

Meski kerap menayangkan film-film suara dari rakyat Papua sendiri, bukannya bantuan yang didapat, malah permintaan biaya bila berurusan dengan pemerintah untuk penyelenggaraan acara.

Pernah satu kali waktu di 2018, Harun dibuat geleng-geleng kepala saat bertugas sebagai panitia festival tahunan Papuan Voices. Salah satu museum di Jayapura memintanya uang sebesar Rp 20 juta untuk menyewa aula di sebuah museum milik Pemerintah Daerah.

“Tempat yang kita sewa itu sebenarnya tempat yang punya program membangun komunitas dan menghasilkan karya, tapi mereka tidak berpikir kerjasama. Aula dengan fasilitas yang tidak ada sama sekali seperti sound system,”

Harun Rumbarar , Filmmaker Papua

Pengalaman berurusan dengan pemerintah daerah itu membekas bagi Harun. Ia pun lantan tak pernah mau berharap banyak kepada pemda setempat untuk membantu menyelenggarakan acara-acara mereka. Menurutnya berharap program “Otsus Papua” bakal terpercik ke dunia berkesenian pun terasa muluk-muluk.

Harun dan kawan-kawannya pun kini bergeliat sendiri tanpa berharap dana sepeserpun agar mereka dapat berekspresi.

 “Kita menunjukkan Otsus itu gagal dengan bagaimana kita sendiri bisa menghasilkan karya tanpa dana Otsus,” kata Harun.

Suara kritis soal Otsus Papua memang terus bergema kala pemerintah berencana melanjutkan program yang telah berjalan selama 10 tahun terakhir. Otsus dianggap tak serta merta  membuat pemerintah daerah berdaya melakukan pembangunan.

“Demikian juga masalah pendidikan, masalah kesehatan, banyak sekolah dan guru-guru jalan kaki tidak ada tindakan. Lalu apa itu keluh kesah mengenai dana Otsus akhirnya memakai dana Otsus yang seharusnya untuk membangun kampung-kampung juga desa-desa tapi banyak disalahgunakan,” kata perwakilan uskup-uskup di Tanah Papua di Provinsi Gerejawi Merauke, Uskup Leo Laba Ladjar OFM.