Sumber foto : bcnuej.org (Barcelona Laboratory for Urban Environmental Justice and Sustainability)

“Mafia tanah harus segera diungkap dikarenakan problem pengambilan tanah yang dilakukannya secara sistemik dan berdampak masif bagi masyarakat yang sudah mempunyai hak atas tanahnya.”

Markus Hadi Tanoto, Lokataru Law Firm

Mafia tanah masih menjadi hantu bagi masyarakat, bahkan bagi warga ibukota sekalipun. Mereka menyasar objek-objek tanah di wilayah strategis dengan berbagai cara. Terkadang keterlibatan praktik haram perampasan tanah ini melibatkan korporasi besar, preman, hingga aparat. 

Pada Februari lalu mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal turut menjadi sasaran dugaan praktik mafia tanah. Kasus ini berlanjut ke kepolisian.

Tak hanya itu, kelompok perampas tanah ini juga diduga terlibat dalam pengadaan tanah fiktif di Pondok Ranggon, Munjul, Jakarta Timur oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kasus ini sendiri kini ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. 

Mencuatnya kasus-kasus ini menunjukkan betapa beringas dan kuatnya mafia tanah. Kantor Hukum dan HAM Lokataru juga melakukan pendampingan terhadap beberapa kasus yang diduga melibatkan mereka. Beberapa kasus itupun menunjukkan indikasi keterlibatan korporasi, preman, hingga aparat. 

Firma hukum ini pun lantas menghafal berbagai modus yang dilakukan oleh mafia tanah. Informasi soal modus ini penting, paling tidak bagi masyarakat bisa mengambil ancang-ancang secara hukum jika ada indikasi mafia tanah menyasar tanah mereka. Berikut modus mafia tanah: